Berolah raga sepeda menjadi kegemaran disetiap pagi sebelum kekantor, menyusuri jalan-jalan kota Makassar menikmati pagi di sepanjang jalan kota Makassar tak terkecuali sepanjang Pantai losari, Benteng Rotherdam,wajah Karebosi yang baru,  Menara Bosowa,  Monumen mandala, melirik sejenak pendopo gubernur , bangunan bari Menara  Kalla dan kembali meniti jalan ratulangi buat sampai kerumah. Suasana pagi memang membawa berkah yang luar biasa buat kita insan yang bersyukur , menatap kota Makassar  disetiap pagi, ada keheningan dan kebisuan yang sesekali di iringi tarikan nafas yang dalam menyaksikan geliat pembangunan kota Makassar.

Pembangunan di Sulsel ini begitu pesatnya oleh duo Pemimpin Muda yang penuh spirit , Pak Syahrul di Propinsinya dan Pak Ilham di Kota Makassarnya, maka tak heran kalau pembangunan di Sulsel ini seperti kompetisi membuktian jati diri “ Mappaenteng Siri’, Kualleangi Tallanga na Toalia” Penataan sebuah kota metropolitan terus dilakukan,jalan layangpun jawabannya,penerapan tertib lalulintas terbaru sementara sosialisasi,jangan lagi berbelok kiri langsung ,itu salah satu aturan terbarunya.

Sudah 1 bulan lebih makassar mati lampu bergilir berbagai alasan yang tidak dapat dibantah, mulai dari mengeringnya Bakaru sampai kerusakan instalasi di Sengkang. Kota yang terus berbenah ini kemudian mengalami pemadaman bergilir 2 sampai 3 jam sehari yang bisa berlaku 2 sampai 3 kali sehari, hujatan bercampur keluhan pun berdatangan, ditujukan ke PLN langsung atau sentilan janji-janji pemimpin terpilih untuk jaminan listriknya.

Kondisi mati lampu yang sudah kita rasakan cukup lama ini dengan berbagai kerugian materil dan in materil tidak kemudian menjadikan kita terlalu jauh dalam keluhan-keluhan yang berakhir pada pemakian dan hujatan, berangkali sesekali kita perlu memunculkan pribadi kita sebagai insan yang beragama, membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepadaNya untuk kemudian berucap “untung masih mati lampu bukan Gempa”



Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati oleh jajaran kesehatan di seluruh Indonesia. Upacara peringatan HKN dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009. Surat Edaran No. 952/Menkes/E/X/2009 tentang Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 45 Tahun 2009 kepada Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia. Pidato seragam tersebut dapat di download di sini SE_Gubernur_HKN_2009

Depkes RI membuka pendaftaran penerimaan CPNS tahun 2009 yang dilaksanakan secara on line melalui www.ropeg-depkes.or.id dan www.kepegawaian.depkes.go.id yang berlangsung tanggal 11 s/d 14 Oktober 2009.
Melakukan registrasi on line yang dapat diakses dalam website dengan memperhatikan langkah2 pengisian secara cermat an hati2. Kesalahan pengisian sehingga terjadiketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan proses seleksi administrasi.
Registrasi on line akan diproses setelah berkas lamaran diterima pantia melalui PO Box di provinsi peminatan.

Rekapan 10 penyakit rawat jalan/ rawat inap terbesar pada rumah sakit di Sulsel pada tahun 2008, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Data ini diolah oleh Subdin Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang lebih lengkap dapat di download pada blog ini (publikasi).

10 peny terbesar pada RS [download]

Komponen lain pada sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan tehnis kesehatan lainnya. Selain fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga dibangun dan dikembangkan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat antara lain Pondok Bersalin Desa (Polindes).

1. Puskesmas

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, jumlah puskesmas tercatat sebanyak 395 unit dengan 1.286 puskesmas pembantu. Adapun rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 5,01 artinya rata-rata Puskesmas di Sulawesi Selatan melayani 20.000 penduduk sedangkan rasio Pustu terhadap Puskesmas yakni 3:1, artinya setiap 1 Puskesmas terdiri dari 3 Pustu.

Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskesdes berdasarkan Kab/Kota di Sulsel Tahun 2008

Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas per 30.000 penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 rata-rata adalah 1,5. Ini berarti bahwa 30.000 orang rata-rata dilayani 1,5 puskesmas. Hal ini diharapkan puskesmas sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Gambaran rasio puskesmas per 30.000 penduduk menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada pada gambar berikut.

Gbr. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk berdasarkan kab/Kota di Sulsel 2008

Gambar 6 menunjukkan bahwa rata-rata 30.000 penduduk di Sulawesi Selatan dilayani satu puskesmas, terkecuali di Kota Makassar hanya 0,88. Hal itu berarti bahwa di Kota Makassar masih butuh 5 (lima) puskesmas. Namun kondisi tersebut tidak menjadi masalah karena masih bisa di antisipasi dengan adanya fasilitas pelayanan swasta baik rumah sakit dan klinik ataupun balai pengobatan.

1. 2. Rumah Sakit

Pada tahun 2007 dan 2008, perkembangan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) di Sulawesi Selatan cenderung relatif stabil. Adapun perkembangan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Jumlah Rumah Sakit menurut Jenis dan Status Kepemilikannyadi Sulsel Tahun 2007 dan 2008

Selain jumlah rumah sakit, untuk menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu pula disajikan data jumlah tempat tidur rumah sakit dan rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk. Untuk tahun 2008, jumlah tempat tidur dan rasionya terhadap 100.000 penduduk tercatat sebanyak 4.038 tempat tidur dengan rasio sebesar 51 per 100.000 penduduk atau rata-rata setiap tempat tidur rumah sakit melayani 5.100 penduduk dalam setahun.

Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama mengingat tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan dengan globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi pemicu. Bila peningkatan kualitas dapat dijalankan secara bertahap maka peningkatan pelayanan kesehatan akan dapat tercapai.

1. Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Rasio Penduduk

Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di antaranya digunakan indikator rasio tenaga perawat Puskesmas per puskesmas dan rasio tempat tidur di rumah sakit terhadap perawat yang bertugas di rumah sakit. Pada tahun 2008, rasio tenaga perawat puskesmas per puskesmas adalah 8,7. Hal ini berarti bahwa setiap puskesmas rata-rata mempunyai 8 orang perawat, sedangkan rasio tempat tidur di rumah sakit umum terhadap perawat yang bertugas di rumah sakit adalah 1,00 jadi rata-rata setiap perawat di rumah sakit melayani 1 tempat tidur.
Rasio masing-masing tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 yaitu (1)rasio dokter spesialis sebesar 9,02 per 100.000 penduduk, artinya melibihi 210 dokter spesialis berdasarkan standar yaitu hanya 6 dokter spesialis dalam 100.000 penduduk. (2)rasio dokter umum 12,06 per 100.000 penduduk, artinya masih membutuhkan 2.172 dokter umum lagi di Sulsel berdasarkan standar yaitu 40 dokter umum dalam 100.000 penduduk. (3)rasio dokter gigi sebesar 5,16 per 100.000 penduduk, artinya masih membutuhkan 454 dokter gigi di Sulsel jika berdasarkan standar kebutuhan yaitu 11 per 100.000 penduduk. (4) rasio perawat sebesar 99,64 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa masih membutuhkan tenaga perawat di Sulsel sampai dengan tahun 2008 sebanyak 1.388 orang perawat lagi jika berdasarkan standar yaitu 117 per 100.000 penduduk. (5)rasio bidan sebesar 36,02 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa masih membutuhkan 4.973 tenaga bidan lagi di Sulsel sampai dengan tahun 2008 jika berdasarkan standar yaitu 100 bidan per 100.000 penduduk. (6)rasio tenaga kefarmasian sebesar 8,5 per 100.000 penduduk, ini berarti membutuhkan tenaga sebanyak 120 orang lagi jika berdasarkan standar yaitu 10 per 100.000 penduduk. (7)rasio tenaga gizi sebesar 8,84 per 100.000 penduduk, artinya di Sulsel sampai tahun 2008 masih membutuhkan tenaga gizi sebanyak 1.023 orang jika berdasarkan standar yaitu 22 orang per 100.000 penduduk. (8)rasio tenaga kesehatan masyarakat sebesar 16,3 per 100.000 penduduk, artinya Sulsel masih membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 1.842 jika berdasarkan satandar yaitu 40 orang per 100.000 penduduk. (9)rasio tenaga sanitasi sebesar 5,96 per 100.000 peduduk, artinya Sulsel masih membutuhkan 2.654 tenaga sanitasi jika berdasarkan standar yaitu 40 per 100.000 penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1. Rasio dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga di Sulawesi Selatan Tahun 2008

Sumber : Profil Kesehatan Sulsel 2008

2. Proporsi Tenaga Kesehatan berdasarkan Kategori

Tenaga kesehatan berdasarkan kategori di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 yaitu (1)perawat dan bidan sebesar 63,61% yang terdiri dari alumni SPK, D3 dan S1 keperawatan, (2)medis sebesar 12,13% yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dr/drg spesialis, (3)Kesmas sebesar 7,63% yang terdiri dari SKM, M.Kes dan MPH, (4)teknologi medis sebesar 5,89% yang terdiri dari analis, elektro medik, penata rontgen, penata anestesi, dan fisioterapi, (5)gizi sebesar 4,14% yang terdiri dari SPAG, AKZI, D3 Gizi, (6)farmasi sebesar 3,96% yang terdiri dari apoteker dan asisten apoteker, (7)sanitasi sebesar 2,74% yang terdiri dari SPPH, APK dan D3 Kesling.
Gambaran ketenagaan diseluruh katagori di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 terlihat bahwa tenaga perawat dan bidan yang mendominasi ketenagaan kesehatan, dapat dilihat pada gambar 5.

Gbr.2.Proporsi tenaga kesehatan menurut kategori di Sulsel Tahun 2008

3. Persebaran Tenaga Kesehatan menurut Unit Kerja

Tenaga kesehatan yang terdistribusi pada berbagai institusi kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, terserap paling banyak pada Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) 50,07% kemudian RS 42,43%, lalu Dinkes Kab/Kota sebesar 5,37 %, Dinkes Provinsi sebesar 1,30%, institusi kesehatan lainnya (termasuk swasta) sebesar 0,50%, dan yang terkecil yaitu pada institusi pendidikan/ Pelatihan hanya 0,34% atau dapat dilihat pada gambar 6.

Gbr.2. Proporsi tenaga kesehatan menurut unit kerja di Sulsel Tahun 2008

Sebuah virus baru sudah ditemukan, dan digolongkan oleh Microsoft sebagai yang paling merusak. Virus itu baru ditemukan pada hari Minggu siang yang lalu oleh McAfee, dan belum ditemukan vaksin untuk mengalahkannya. Virus ini merusak Zero dari Sektor hard disc, yang menyimpan fungsi informasi-informasi terpenting. Virus ini berjalan sebagai berikut :
Secara otomatis virus ini akan terkirim ke semua nama dalam daftar alamat anda dengan judul “Sebuah Kartu untuk Anda” (Une Carte Pour Vous, atau A Card For You) begitu kartu virtual itu terbuka, virus itu akan membekukan komputer sehingga penggunanya harus memulainya kembali; kalau anda menekan
CTRL+ALT+DEL atau perintah untuk restart, virus itu akan merusak Zero dari Sektor Boot hard disk, sehingga hard disk akan rusak secara permanen. Menurut CNN, virus itu dalam beberapa jam sudah menimbulkan kepanikan di New York .
Peringatan ini telah diterima oleh pegawai Microsoft sendiri. Jangan
membuka e-mail dengan judul Sebuah kartu virtual untuk Anda” (Une Carte
Virtuelle Pour Vous atau A Virtual Card For You ). Kirimkan pesan ini
kepada semua teman anda. Saya rasa bahwa sebagian besar orang, lebih suka
mendapat peringatan ini 25 kali daripada tidak sama sekali. AWAS!!! Jangan
terima kontak pti_bout_de_ chou@hotmail. com. Ini virus yang akan memformat komputer anda.

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan <24 jam oleh kabupaten/ kota terhadap KLB pada periode/kurun waktu tertentu.

Persentase desa/kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam di Sulsel pada tahun 2008 sebesar 71,75%, artinya tersisa 28,257% kasus KLB yang belum tertangani <24 jam. Kabupaten/ kota yang memiliki kasus KLB tetapi tidak menangani 100% <24 jam adalah Kab. Barru (71,43%), Luwu (45,45%) dan Pinrang (33,33%).

Jika ditinjau dari segi jenis penyakit KLB di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, maka 4 kejadian KLB terbesar yaitu Diare (342), Gizi buruk (94), AFP (39) dan DBD (30). Kematian akibat kejadian KLB tersebut dapat diurutkan dari 4 terbesar, yaitu Diare (13), gizi buruk (10), rabies (8), dan DBD (4).

Namun jika kasus dan kematian akibat KLB dilihat dari tempat kejadiaannya, maka kasus KLB di Sulawesi Selatan paling besar kejadiannya di Kab. Bone (154 kejadian), menyusul 3 kab./kota terbesar berikutnya yaitu Kab. Pangkep (79), Takalar (61) dan Tator (41). Sedangkan kematian terbesar akibat kejadian KLB tersebut yaitu di Kab. Pangkep (8 kematian), menyusul 3 kab./kota dengan kematian terbesar berikutnya antara lain Bone (6), Luwu (4), dan Pinrang (4).

Kejadian KLB di Sulawesi Selatan tahun 2008 jika ditinjau dari segi waktu kejadiannya, maka 4 bulan kejadian KLB terbesar terjadi pada bulan September (88 kejadian), Desember (77 kejadian), Maret (71 kejadian) dan Februari (53 kejadian). Sedangkan kematian akibat kejadian KLB terbanyak pada bulan Maret (12 kematian) dan Desember (8 kematian).

Telah dibuka pendaftaran buat dr atau drg yang ingin PTT pada periode bulan september 2009 secara online

Bagi yang berminat untuk form pendaftaran bisa di klik di:
http://www.ropeg-depkes.or.id/simpeg_ptt/dr_ptt_act.php?do=add

Adapun petunjuk pengisiannya bisa di akses melalui:
http://www.ropeg-depkes.or.id/simpeg_ptt/petunjuk.php

sedang untuk melakukan cetak ulang form pendaftaran PTT silakan klik di:
http://www.ropeg-depkes.or.id/simpeg_ptt/dr_ptt_ctk_ulang.php

Untuk mendownload surat pernyataan bisa di klik:

http://www.ropeg-depkes.or.id/simpeg_ptt/Surat%20Pernyataan%20Bermaterai.doc

Semoga bisa bermanfaat dan selamat bertugas.

By azzakky

Gizi buruk adalah keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada < -3 SD tabel baku WHO. Pada kasus gizi buruk dengan adanya gejala klinis terbagi atas 3 jenis, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmik- kwashiorkor. Jumlah kasus gizi buruk berdasarkan ke tiga jenis tersebut di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 95 kasus, empat kabupaten/kota dengan kasus terbanyak antara lain Bone (16 kasus), Pinrang (15 kasus), Wajo (11 kasus), dan Jeneponto sebanyak (8 kasus).

Kasus gizi buruk yang sebanyak 95 itu terdiri dari marasmus (48 kasus), kwashiorkor (25 kasus), dan marasmik- kwashiorkor (22 kasus). Marasmur adalah gizi buruk yang disertai tanda-tanda seperti badan sangat kurus (kulit membungkus tulang), wajah seperti orang tua (pipi kempot, mata terlihat cekung), cengeng dan rewel, iga gambang, perut cekung, tulang belakang terlihat menonjol, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada dan sering disertai penyakit infeksi serta diare. Kasus gizi buruk jenis marasmus di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 48 kasus, empat kabupaten/kota terbanyak antara lain Pinrang 12 kasus, Bone 11 kasus, Luwu Timur 7 kasus dan Jeneponto sebanyak 6 kasus. Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda klinis seperti edema di seluruh tubuh, rambut tipis, wajah membulat dan sembab. Kasus gizi buruk jenis kwashiorkor ditemukan terbanyak pada Kab. Wajo (5 kasus), Soppeng, Pinrang, Selayar, Bulukumba dan Bantaeng masing-masing (3 kasus).

Sedangkan gizi buruk jenis marasmik- kwashiorkor (M+K) adalah gizi buruk dengan gambaran klinis yang merupakan campuran dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus dengan BB/U <60% baku median WHO-NCHS disertai edema yang tidak mencolok. Kasus M+K di Sulsel pada tahun 2008 terbanyak di Kab. Enrekang (7 kasus), Pangkep (6 kasus), dan Bone (5 kasus) atau dapat dilihat pada grafik.

CFR gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,1%, artinya setiap 100 kasus gizi buruk meninggal 1 orang. Kematian dengan kasus gizi buruk dapat dilihat pada peta dengan tanda titik, satu mewakili 3 kematian, seperti pada peta di atas.

Yaitu cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Secara provinsi, pelayanan K1 tahun 2008 tercatat sebesar 94,71% dan cakupan K4 sebesar 80,81%. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 (76,45%), Sulsel sedikit mengalami peningkatan sebesar 4,36%. Namun capaian tersebut masih di bawah 14,19% dari standard nasional yaitu K4 > 95%, dapat dilihat peningkatannya dari tahun 2004-2008 pada grafik di atas.

Cakupan K4 per Kab./ Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, 3 (tiga) Kab./Kota yaitu Kab. Selayar (65,33%), Pare-pare (70,23%), dan Enrekang (70,74%). Secara jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Untuk menggambarkan derajat kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Kematian (Mortalitas)
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
AKB di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan adanya penurunan dari tahun ke tahun yaitu 55 per 1000 kelahiran hidup tahun 1996, menjadi 52 per 1000 kelahiran hidup tahun 1998, kemudian pada tahun 2003 menjadi 47 per 1000 kelahiran hidup (Surkesnas 2002-2003), sedangkan situasi pada tahun 2007, tercatat AKB di Sulsel sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) namun masih lebih tinggi dari pencapaian secara nasional yakni 35 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi yang dilaporkan oleh Subdin Kesga Dinkes Provinsi Sulsel tahun 2008 sebesar 7,12 per 1000 kelahiran hidup (data ini hanya yang terlaporkan pada sarana kesehatan).

b. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (BALITA) di Sulawesi Selatan masih berfluktuasi yakni pada tahun 2000 sebesar 42,16 per 1000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2001 sebesar 64 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2002-2003 mencapai 72 per 1000 kelahiran hidup, sementara situasi pada tahun 2007 tercatat AKABA di Sulsel sebesar 53 per 1000 kelahiran hidup, hal ini sudah berada di bawah rata-rata nasional yaitu 46 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan laporan kematian BALITA dari Subdin Kesga Dinkes Provinsi Sulsel tahun 2008 sebesar 0,15 per 1000 kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.
Angka Kematian Ibu (AKI) telah mengalami penurunan, hal ini terlihat dari 425 per 100.000 kelahiran hidup (1992) menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2003 dan menurun lagi menjadi 248 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Sedangkan laporan dari Subdin Kesga Dinkes Provinsi Sulsel pada tahun 2008 menunjukkan kematian bayi sebesar 97,12 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematiannya rata-rata disebabkan oleh sebab langsung seperti perdarahan, eklamsi, infeksi, dan lainnya.

2. Angka Kesakitan (Morbiditas)
a. Penyakit Menular
Angka kesakitan yang dilaporkan oleh Subdin P2PL Dinkes Prov. Sulsel pada tahun 2008 masih didominasi oleh penyakit–penyakit menular antara lain:

1) Penyakit Malaria
Situasi penderita malaria di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 yang ditemukan positif menderita Malaria sebanyak 1.755 orang (36,68%) dari 4.785 sediaan darah yang diperiksa atau 56,74% dari jumlah klinis yang dilaporkan (8.433 kasus). Bila dibandingkan tahun 2007 maka telah terjadi peningkatan kasus sebesar 4.964 kasus. Adapun kabupaten dengan kasus tertinggi adalah Kab. Selayar, Bulukumba, dan Soppeng (sama dengan tahun 2007).

2) Penyakit HIV/AIDS
Situasi pengidap HIV dan penderita AIDS di Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember 2008 tercatat bahwa penderita AIDS sebanyak 107 orang dan HIV sebanyak 419 orang. Pengidap HIV/AIDS tersebut terdiri dari 403 orang (laki-laki) dan 123 orang (perempuan). Kelompok umur yang paling banyak ditemukan yaitu kelompok umur 25-34 tahun (46,19%), kemudian kelompok umur 15-24 tahun (39,16%), kelompok umur 35-44 tahun (12,36%), dan 45 tahun (0,2%). Jika dilihat dari faktor risiko, maka pengidap HIV/AIDS di Sulawesi Selatan terjangkit karena idus (61,59%), hetero (28,71%), homo (7,03), tidak diketahui (1,5%), perinatal (0,76%) dan donor darah terinfeksi (0,38%).

3) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Situasi kasus DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 3.390 kasus dengan angka kematian (CFR : 0,83%) terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 2.734 kasus (CFR=1,10%). Terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan pada tahun 2007 yaitu 2.734 kasus dengan CFR (1,10%). Kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada tahun 2008 adalah Kab. Bone sebanyak 668 kasus (CFR=0,60%), Bulukumba sebanyak 339 kasus (CFR=0), Pinrang sebanyak 263 kasus (CFR=3,42%), Kota Makassar sebanyak 262 kasus (CFR=1,15%), dan Kab. Gowa sebanyak 217 kasus (CFR=0,92%).
4) Penyakit Tuberculosis
Penderita TB paru yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 1.626 suspek (penemuan baru=1.167 orang dan lama=17 orang), dengan angka kesembuhan sebesar 61,5%. Bila dilihat menurut tempatnya, jumlah suspek terbanyak ditemukan di Kota Makassar (16,48%), Gowa (4,79%), Wajo (3,94%), Takalar (3,38%) dan Soppeng (2,34%).

5) Penyakit Kusta
Penderita kusta yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sebanyak 1.351 orang yang terdiri dari 224 penderita type PB dan 1.127 type MB. Sementara untuk tahun 2008, jumlah penderita Kusta yang terdaftar sebanyak 1.148 orang yang terdiri dari 117 penderita type PB dan 1.031. Terjadi penurunan penemuan penderita sebesar 17,68% jika dibandingkan dengan jumlah penderita pada tahun 2007. Jumlah penderita 3 (tiga) kabupaten/kota terbanyak ditemukan di Kab. Bone sebanyak 181 orang (15,76%), Kota Makassar sebanyak 163 orang (14,19%), dan Kab. Jeneponto sebanyak 91 orang (7,9%).

6) Penyakit Typhoid
Penderita typhoid yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 20.088 dengan CFR 0,01%. Jumlah penderita 3 (tiga) kabupaten/kota terbanyak ditemukan di Kab. Gowa sebanyak 2.391 orang (11,9%), Kota Makassar sebanyak 2.097 orang (10,4%), dan Kab. Enrekang sebanyak 1990 orang (9,91%).
7) Penemuan Penderita Diare
Penemuan penderita diare yang dilaporkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 200.389 kasus dengan target 322.739 (62,09%). Kabupaten/kota dengan persentase penemuan terkecil yaitu Jeneponto (21,43%), Luwu (33,05%), dan Maros (33,11%).

b. Penyakit tidak Menular
Sementara itu untuk kasus-kasus penyakit tidak menular, cenderung diakibatkan oleh karena semakin meningkatnya arus globalisasi di segala bidang, yang telah banyak membawa perubahan pada perilaku dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi makanan keluarga. Perubahan tersebut tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap terjadinya transisi epidemiologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular seperti Penyakit hypertensi, diabetes, gangguan kecelakaan, stroke, obesitas, stroke dan sebagainya.
Pada tahun 2008, 5 (lima) urutan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilaporkan di Sulawesi Selatan berdasarkan tempat dan jenis pelayanan seperti berikut :
1) Puskesmas Rawat Inap; dilaporkan (1)kecelakaan lalu lintas [69 kasus], (2)Hypertensi [25 kasus], (3)asma [15 kasus], (4)Stroke [6 kasus], dan (5)obesitas [6 kasus].
2) Puskesmas Rawat Jalan; dilaporkan (1)hypertensi [55.922 kasus], (2)kecelakaan lalu lintas [15.572 kasus], (3)asma [12.908 kasus], (4)osteoporosis [1.151 kasus], dan (5)struma [864 kasus].
3) Rumah Sakit Rawat Inap; dilaporkan (1)kecelakaan lalu lintas [3.842 kasus], (2)hypertensi [2.221 kasus], (3)diabetes mellitus [1.495 kasus], (4)stroke [738 kasus], dan (5)osteoporosis [199 kasus].
4) Rumah Sakit Rawat Jalan; dilaporkan (1)diabetes mellitus [15.244 kasus], (2)hypertensi [9.779 kasus], (3)kecelakaan lalu lintas [9.354 kasus], (4)asma [2.531 kasus], dan (5)stroke [398 kasus].

d. Status Gizi
Situasi status gizi di Sulawesi Selatan tahun 2008 tercatat sebagai berikut: Presentase bayi dan BALITA yang memperoleh vitamin A 2 (dua) kali sebesar 87,94%, cakupan vitamin A pada Bufas sebesar 57,31%, cakupan Fe1 pada Bufas (71,28%), Cakupan Fe3 pada Bufas (57,25%).
Sedangkan kasus gizi buruk tanpa gejala klinis pada BALITA sebanyak 883 orang (…%), meninggal sebanyak 10 orang (1,13%). Jika dilihat berdasarkan lokasi, Kab. Takalar merupakan Kab/Kota yang mempunyai kasus paling tinggi yaitu sebanyak 263 orang (29,78%), kemudian Enrekang sebanyak157 orang (17,78%), dan Maros sebvanyak 100 orang (11,32%).

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh dari kumpulan data. Data di bidang kesehatan sampai saat ini belum tepat waktu dan keakuratnnya pun dipertanyakan. Permasalahan ini sangat klasik karena dari dulu sampai sekarang belum teratasi.

Beberapa pemikiran sederhana untuk mengatasi hal tersebut :

1. Harus ada UU/ peraturan yang mengatur sistem pencatatan atau apapun namanya, sehingga baik sarana milik pemerintah maupun swasta memiliki alur data yang jelas dan wajib di lalui. Misalnya di bidang kesehatan : Dinkes, RSU, Puskesmas, Badan/ Balai, praktek dokter, apotik dll memilki sistem pencatatan yang terintegrasi, artinya strukturnya ada kesamaan supaya sistemnya dapat terintegrasi.
2. Harus ada koordinasi antara program sehingga pencatatannya tidak berjalan sendiri-sendiri untuk mencegah pencatatan berulang di tingkat bawah. Koordinasi ini harus dimulai dari tingkat pusat karena sumber masalah ini dari sana.
3. Seluruh struktur data harus berbasis individu (pelayanan dalam gedung, sarana, tenaga, pelayanan luar gedung dll)
4. Libatkan banyak pihak.
5. Pencatatannya pada elektronik.
6. Sektor kesehatan tidak perlu terlibat langsung pada pekerjaan fisik sistem informasi, serahkan pada Depkominfo, sektor kesehatan menyusun strukturnya berdasarkan kebutuhannya.
7. Supaya biayanya murah, gunakan open source…

Tambahan dari Mas jojok
8. Harus ada komitmen.
Tambahan dari guetagguh2@gmail.com

9. Pembangunan internal kontrol
10.Adanya standar operasi prosedur yang jelas dan dipahami dgn baik oleh elemen-elemen yang ada.
11.Peningkatan kualitas SDM yang terus-menerus
12.Adanya proyeksi jangka panjang ttg target pengembangan infrastruktur kesehatan
13…. ayo + lagi..

Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan. Perbandingan antara jumlah ranjang rumah sakit dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah. Untuk 10 ribu penduduk saja,  cuma tersedia 6 ranjang rumah sakit. Selama Abad pertengahan, rumah sakit juga melayani banyak fungsi di luar rumah sakit yang kita kenal di zaman sekarang, misalnya sebagai penampungan orang miskin atau persinggahan musafir. Istilah hospital (rumah sakit) berasal dari kata Latin, hospes (tuan rumah), yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality (keramahan).

Sejatinya bahwa pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan  akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh  masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Landasan hukum yang mengatur hal tersebut adalah  UUD 1945 (amandemen): Pasal 34 angka (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.Pasal 34 angka (3) menyatakan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” .

Secara umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi  sembilan syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, yakni tersedia (available), menyeluruh (comprehensive), berkesinambungan (countinues), terpadu (integrated), wajar (appropiate), dapat diterima (acceptable), bermutu (quality), tercapai (accessible)serta terjangkau (affordable).(Depkes 2004).

Upaya ini mengalami banyak hambatan karena berbagai faktor seperti sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh kesulitan biaya, transportasi, belum meratanya sarana pelayanan kesehatan pengetahuan kesehatan yang rendah dan hambatan sosial budaya disamping masih rendahnya pendidikan. Kematian bayi, balita dan ibu melahirkan yang tinggi diderita oleh masyarakat miskin. Krisis ekonomi menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat dengan tajam. Jumlah penduduk miskin tahun 2004 menurut Badan Pusat Statistik lebih dari 36 juta, sedangkan menurut data BKKBN (prasejahtera dan sejahtera satu alasan ekonomi) sekitar 60 juta jiwa atau 15 juta KK. Sementara di tahun 2008 jumlah itu bertambah dua kali lipat menjadi 76,4 juta jiwa. Disamping itu biaya kesehatan yang senantiasa meningkat tajam dan tidak terkendali., berdampak pada penurunan mutu dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk perwujudan amanat Undang-undang Dasar yang harus dilaksanakan adalah kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, utamanya pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Untuk itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan rasa keadilan di bidang kesehatan dengan mengupayakan agar setiap penduduk terlayani kebutuhan kesehatannya tanpa membedakan status sosial, walayah, geographis, suku, agama, bahkan kewarganegaraannya. Setiap masyarakat miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan, UGD dan rawat inap di kelas III RS. Setiap masyarakat miskin dapat dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi  disertai surat rujukan dan identitas miskin.

“ Rumah Sakit Sayang Rakyat” menjadi jawaban yang sangat realistis dari pemerintah propinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan KEPEDULIAN itu. Kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat miskin yang selama ini menjadi bahan jualan para elit untuk bertahta di Republik ini. Begitu peka dan besarnya makna SEHAT bagi rakyat karena dapat menyentuh nurani yang paling dalam. Rasa terima kasih dan rasa syukur yang teramat besar karena dapat bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya dan puncaknya adalah ketika nikmat sehat itu mereka peroleh tampa mengeluarkan uang sepersenpun alias gratis.

Rumah sakit ini berdiri diatas lahan yang dulunya merupakan bangunan sekolah luar biasa yang ada di Bulurokeng, kecamatan Biringkanaya. Dengan fasilitas 167 kamar dan 1000 tempat tidur, bisa jadi rumah sakit ini menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang cukup besar dan megah yang berlabel GRATIS ” dan benar saja ungkapan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk  menjadikan Sulawesi Selatan yang terkemuka di republik ini dalam hal pelayanan kesehatan terhadap Rakyatnya “.

PENCATATAN DAN PELAPORAN PEMAKAIAN OBAT DI PUSKESMAS BONTOMARANNU KAB. GOWA

Pengelolaan obat di sektor pemerintah yang di biayai melalui beberapa sumber dana, hingga saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan obat di unit-unit pelayanan kesehatan. Selain faktor dana, ketidak cukupan obat-obatan tersebut dipengaruhi pula oleh berbagai masalah pada beberapa aspek pengelolaan obat.

Tujuan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Puskesmas adalah untuk menjamin kelangsungan dan ketersediaan serta keterjangkauan pelayanan obat agar efisien, efektif dan rasional. Keberhasilan pengelolaan obat sangat terkait dengan pencatatan dan pelaporan obat. Kegiatan ini merupakan upaya penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik mengenai jenis dan jumlahnya. Dalam hal penerimaan, ketersediaan, pengeluaran atau penggunaannya juga termasuk waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi dari obat-obatan tersebut.

Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat ini sangat berperan dalam ketersediaan obat dipuskesmas sehingga seringnya terjadi kekosongan obat pada unit-unit pelayanan merupakan gambaran kurang tertibnya pelaksanaan pencatatan dan pelaporan tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi diangkatnya permasalahan tersebut. Makalah ini ingin menyampaikan kepada kita, bagaimana pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pemakaian obat di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa, apakah selama ini telah berjalan dengan tertib, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif dan Rasional.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan pemakaian obat yang dilakukan di Puskesmas Bontomarannu meliputi :

1.   Pencatatan Rutin

Pencatatan rutin yang dilakukan setiap hari oleh petugas gudang obat menyangkut penerimaan dan pelayanan obat ke unit pelayanan dan sub unit pelayanan pada kartu stok.

2.   Pencatatan Berkala

Pencatatan berkala ini dilakukan menyangkut laporan penerimaan bulanan dan rekapitulasi pemakaian harian obat pada buku penerimaan dan pemakaian obat bulanan atau dikenal dengan Buku Rekapan Bulanan. Buku ini bermanfaat untuk membantu petugas unit pelayanan dalam mengendalikan persediaan obat, terutama jika persediaan telah mencapai jumlah minimun, maka unit pelayanan dapat mengajukan permintaan obat tambahan.

3.   Pelaporan Bulanan

Pelaporan bulanan dilakukan untuk laporan pemakaian obat setiap bulan dengan menggunakan format LPLPO. Laporan ini digunakan sebagai sarana pertanggung jawaban oleh puskesmas kepada Dinas Kesehatan kabupaten melalui Gudang farmasi.

4.   Pelaporan tahunan

Terdapat tiga macam laporan, yakni laporan tahunan LPLPO yang berisi jumlah penerimaan, persediaan dan pemakaian obat yang ada di puskesmas selama setahun. Laporan LPLPO dibuat berdasarkan laporan bulanan yakni merekap data yang ada pada tiap laporan bulanan yang berupa LPLPO mulai dari awal tahun yakni bulan januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pencatatan dan pelaporan obat memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan obat secara keseluruhan. Pengelolaan obat mencakup: perencanaan, permintaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian penggunaan, pencatatan dan pelaporan.Pencatatan dan pelaporan obat merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya.

Makalah SUHARNI

Disajikan pada seleksi Petugas Kesehatan teladan Propinsi Sulsel 2009

MENURUNKAN ANGKA KEJADIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI DESA PALLANGGA WILAYAH PUSKESMAS KAMPILI KEC. PALLANGGA KAB.GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Eluruh wilayah indonesia mempeunyai resiko penularan penyakit ini karena nyamuk penularannya adalah Adedes aegepty tersebar luas di seluruh pelosok tanah air. Kasusnya cenderung meningkat dan semakin luas penyebarannya sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Penyakit DBD ditemukan pertama kali di Surabaya dan jakarta pada tahun 1968, kemudian pada tahun 1972/1973 mewabah lagi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang dan Bali (Suroso,1996). Sejak pertama kali ditemukan jumlahnya menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi kejadian luar biasa (KLB) sertiap tahun.

Di Sulawesi selatan penderita DBD pertama kali di temukan di Makassar pada tahun 1975 dengan jumlah penderita 8 orang, 1 orang meninggal dengan CFR 12,5 % sampai pada tahun 1979 penderita masih terbatas pada kecamatan dan berada diluar pusat kota. Pada tahun 1980 telah menyebar ke pinggiran kota bahkan beberapa daerah tingkat II, seperti kabupaten Maros dan Gowa dan pada tahun 2002 tercatat 24 kabupaten dan kota telah terjangkit, 2.394 penderita dengan kematian 38 orang (CFR=1,59 %).

Di Kabupaten Gowa kasus DBD pada tahun 2003 jumlah daerah endemis sebanyak 4 kecamatan(somba opu, pallangga, bajeng dan bontomarannu). Jumlah kasus sebanyak 338 penderita, meninggal 2 orang dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam wilayah kerja puskesmas Kampili sendiri jumlah penderita DBD tahun 2005 sebanyak 55 orang dan menurun di tahun 2007 menjadi 20 orang. Berikut ini ditampilkan data 5 tahun terakhir penderita DBD di Puskesmas Kampili.

Data Penderita DBD di Puskesmas Kampili 5 tahun  terakhir

Untuk mengatasi masalah DBD ini perlu peningkatan peran aktif petugas sanitasi dengan mengoptimalkan kader jumantik yang telah dibentuk di tingkat desa. Hal ini ditujukan untuk menurunkan kejadian penyakit DBD di desa pallangga. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Upaya penanggulangan penyakit DBD seperti, tindakan kewaspadaan dini, pendidikan epidemiologi, pemeriksaan jentik nyamuk dll.
2. Pemberantasan dan pencegahan penyakit DBD seperti, pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 3 M, Abatesasi.

Peranan petugas sanitasi sangat penting dengan mengoptimalkan kader jumantik yang ada dalam menurunkan angka kesakitan, angka kejadian di Desa pallangga. Olehnya itu diharapkan pemerintah setempat untuk berperean aktif dalam menggerakkan masyarakat memberantas penyakit inidengan menggalakkan gerakan 3 M dan abatesasi, sementara itu dinas kesehatan dan puskesmas untuk dapat mengoptimalkan penyebaran informasi dan motivasi kepada masyarakat tentang cara hidup sehat (PHBS). Tidak terkecuali perlunya peningkatan kerja sama semua instansi terkait untuk menggerakkan masyarakat sehingga program penanggulangan dan pemberantasan DBD menjadi lebih optimal.

Makalah St. Halimah B.S.St

Disajikan pada seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi Sulawesi selatan 2009

Masalah penyehatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Penyediaan sarana pembuangan tinja masyarakat terutama dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karena menyangkut peran serta masyarakat yang biasanya sangat erat kaitannya dengan prilaku, tingkat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

          Pembuangan tinja perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan  satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit, seperti diare, typhus, muntaber, disentri, cacingan dan gatal-gatal. Selain itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk serta estetika.

          Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia atau najis bagi suatu keluarga yang lazim disebut kakus atau WC. Syarat jamban yang sehat sesuai kaidah-kaidah kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tidak memncemari sumber air minum
2. Tidak berbau tinja dan tidak bebas  dijamah oleh serangga maupun tikus.
3. Air seni, air bersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah sekitar olehnya itu lantai sedikitnya berukuran 1 X 1 meter dan dibuat cukup landai, miring kearah lobang jongkok.
4. Mudah dibersihkan dan aman penggunaannnya.
5. Dilengkapi dengan dinding dan penutup
6. Cukup penerangan dan sirkulasi udara.
7. Luas ruangan yang cukup
8. Tersedia air dan alat pembersih.

Pemanfaatan jamban keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kebiasaan masyarakat. Tujuan program JAGA (jamban keluarga) yaitu tidak membuang tinja ditempat terbuka melaingkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga. Penggunaan jamban yang baik adalah kotoran yang masuk hendaknya disiram dengan air yang cukup, hal ini selalu dikerjakan sehabis buang tinja sehingga kotoran tidak tampak lagi. Secara periodic Bowl, leher angsa dan lantai jamban digunakan dan dipelihara dengan baik, sedangkan pada jamban cemplung lubang harus selalu ditutup jika jamban tidak digunakan lagi, agar tidak kemasukan benda-benda lain.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan jarak jamban dan sumber air bersih adalah sebagai berikut :

1. Kondisi daerah, datar atau miring
2. Tinggi rendahnya permukaan air
3. Arah aliran air tanah
4. Sifat, macam dan struktur tanah

Pemeliharaan jamban keluarga sehat yang baik adalah lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang  jamban selalu dalam keadaan bersih, didalam jamban tidak ada kotoran terlihat, tidak ada serangga(kecoa, lalat) dan tikus berkeliaran, tersedia alat pembersih dan bila ada kerusakan segera diperbaiki.

Makalah oleh Mutmainna, AMKL

(Disajikan pada seleksi Petugas Kesehatan Teladan Povinsi Sulsel 2009)