DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Need Assessment SIKDA Prov. Sulawesi Selatan 2010

sudarianto — Sun, 12 Dec 2010 11:32:41 +0000

Need assesment SIK dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran situasi SIK di Sulawesi Selatan. Hasil need assessment tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana induk pengembangan SIKDA ataupun proposal bantuan donator dalam rangka pengembangan SIKDA di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan oleh tim Kelompok Kerja (Pokja) data dan informasi melakukan need assesment SIKDA ke beberapa kabupaten/ kota dalam rangka menginventarisir kondisi pengembangan SIKDA di kabupaten/ kota. Klik di sini untuk membaca Hasil Need Assesment SIK_2010

Penderita HIV/AIDS di Kota Makassar kini berjumlah 2.711 kasus

sudarianto — Mon, 15 Nov 2010 23:24:40 +0000

Penularan HIV/AIDS di Makassar mengalami peningkatan tiap tahun. Jumlahnya sudah mencapai 2.711 kasus. Penularan HIV/AIDS terbesar melalui narkoba suntik sekitar 67 persen dan penyebaran ini sangat rentan di kalangan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza). Resiko terbesarnya terutama jika jarum suntik digunakan bergantian oleh pengguna. Jumlah ini mengalami meningkat lebih 300 kasus sejak Juni 2010 lalu. Wakil Walikota Makassar (Drs.Supomo Guntur., M.Si) mengimbau warga supaya tidak perlu malu untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat supaya penyakitnya bisa terdeteksi dan mendapat perawatan. Kesadaran memeriksakan kesehatan juga merupakan rangkaian untuk menghindari penularan. Untuk mengatasi penularan ini, kita sangat berharap kesadaran penderita untuk memeriksakan diri ke klinik VCT (Voluntary Clinic Test) yang telah disiapkan di beberapa rumah sakit.

Adapun rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang menyediakan layanan VCT, seperti RSU Regional Wahidin, RSU Labuang Baji, RS Polri Bhayangkara, RS Dadi, Puskemas Ujungpandang Baru dan Puskesmas Kassi-kassi.

Target Kota Makassar yaitu semua Puskesmas dilengkapi klinik VCT. Pemerintah Kota Makassar menargetkan ada klinik VCT di puskesmas 14 kecamatan di Makassar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penderita yang akan berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan diri.
Data Dinas Kesehatan Kota Makassar jumlah kasus HIV pada 2008 sebanyak 2.056. Pada 2009 menembus angka 2.372 atau mengalami peningkatan sebanyak 316 kasus dan pada 2010 mencapai angka 2.711 orang.

Pengidap HIV di Makassar yang dideteksi, antara lain :
- 2008: 2.056 orang
- 2009: 2.372 orang
- Oktober 2010: 2.711 orang
(sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Makassar)

Penguatan Komitmen Pengelola Data Lingkup Dinkes Prov. Sulsel

sudarianto — Thu, 02 Sep 2010 21:37:21 +0000

Makassar 26 Agustus 2010, Subag Program Dinkes Prov. Sulsel melaksanakan pertemuan POKJA Data lingkup Dinkes Prov. Sulsel yang dilaksanakan di Baruga Sayang. Pertemuan tersebut dihadiri 26 peserta dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinkes Prov. Sulsel. Setelah membuka kegiatan secara resmi, beliau membawakan materi pertemuan dengan judul “Penguatan komitmen pengelola data di Sulsel”. Berikut beberapa cuplikan materinya; Kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan diberbagai jenjang administrasi di lingkungan dinas kesehatan menuntut kemampuan penyediaan informasi yang memiliki akurasi dan validasi tinggi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Kualitas informasi ini di tentukan antara lain oleh kualitas perangkat keras dan perangkat lunaknya, serta yang terpenting adalah kualitas manusia yang berperan sebagai pengelola dan pengguna informasi tersebut.
Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota adalah tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan di daerah yang berwawasan kesehatan bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan, sebagai landasan bagi para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta (evidence based desicion making).dr. H. Rachmat Latief, M.Kes menegaskan bahwa “data” merupakan suatu fakta yang belum mengalami pengolahan. Data tersebut akan menjadi informasi jakalau diolah terlebih dahulu. “Data” merupakan bukti kerja, Merupakan alat untuk menilai/ mengevaluasi kinerja,dan merupakan alat untuk menyusun perencanaan.Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan :

Laksanakan pertemuan rutin per bulan.
Pemberian reward dan Insentif pengelola data akan dipertimbangkan, kemudian dibayar berdasarkan kemampuan
Pengelola data dapat diusulkan menjadi fungsional statistisi atau pranata komputer dengan syarat mengikut diklat terlebih dahulu, kecuali yg berlatar belakang statistik atau S.Kom (dapat diusul langsung).
Hasil kerja tim Pokja data akan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan.
Penguatan komitmen diharapkan dimulai dari atas ke bawah.

Kepedulian terhadap Unmet Need KB di Prov.Sulawesi Selatan

sudarianto — Sat, 14 Aug 2010 22:03:07 +0000

by Akmal (BKKBN), Sudarianto (Dinkes), Sukmawati (UMI)
Program kependudukan dan KB dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Pada mulanya penanganan masalah kependudukan dan KB berangkat dari masalah utama kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang cukup tinggi dan penyebaran yang tidak merata.
Program keluarga berencana di Indonesia telah diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu program yang telah berhasil menurunkan angka fertilitas secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari TFR Indonesia hasil survey SDKI 2003 sebesar 2,4 dan menurun menjadi 2,3 tahun 2007 juga berdasarkan hasil survey SDKI 2007. Namun, program keluarga berencana di Indonesia ini masih tetap menghadapi beberapa masalah penting dalam upaya mempertahankan momentum program yang selama ini telah berhasil dilaksankan.

Salah satu masalah dalam pengelolaan program KB yaitu masih tingginya angka unmet need, menurut data SDKI 2007 masih sebebsar 9.1 persen, dimana diharapkan pada akhir tahun 2014 dapat diturunkan menjadi sebesar 5 persen. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat tinggi yaitu sebesar 13,9 persen.
Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi dan ingin menunda kelahiran tetapi tidak menggunakan suatu alat/cara KB modern (unmet need KB) merupakan suatu peluang untuk meningkatkan peserta KB, karena apabila kelompok PUS (Pasangan Usia Subur) tersebut dapat di diberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang memadai dan dapat dilayani dengan baik maka mereka itu merupakan calon-calon akseptor KB.
Walaupun tren peserta KB aktif di Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat namun masih jauh dibawa rata-rata nasional. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa pengelolaan program KB di Sulawesi Selatan masih harus ditingkatkan lagi.

Gambar 1. Tren Prevalensi Peserta KB Aktif menurut Hasil SDKI Provinsi Sulawesi Selatan

Peserta Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil. Sedangkan alat kontrasepsi jangka panjang dengan efektifitas yang tinggi masih kurang, hal ini harus diwaspadai khususnya penggunaan KB tradisional yang efektifitasnya sangat rendah namun prosentase penggunaanya di Sulawesi Selatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan alat kontrasepsi modern lainnya (kondom, imflan, iud dan mow).

Gambar 2. Distribusi Peserta KB Aktif menurut Alat Kontrasepsi Hasil SDKI 2007 Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3 . Distribusi Peserta KB Aktif menurut Tingkat Pendidikan Hasil SDKI 2007 Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4. Distribusi Pengetahuan Alat Kontrasepsi menurut Tingkat Pendidikan Hasil SDKI 2007 Provinsi Sulawesi Selatan

Perbaikan kualitas pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu tujuan dari program keluarga berencana. Salah satu ukuran dari kualitas pemakaian adalah efektifitas (kelangsungan) pemakaian kontrasepsi yang semakin tinggi. Alasan putus pakai bisa mencakup kegagalan kontrasepsi, ketidak puasan terhadap alat/cara KB, efek samping, dan kekurang-tersediaan alat/cara KB. Tingkat putus pakai yang tinggi, kegagalan alat/cara KB dan pergantian alat/cara KB bisa mengindikasikan bahwa diperlukan perbaikan dalam pemberian konseling tentang pemilihan alat/cara KB, pelayanan lanjutan dan penyediaan pelayanan yang lebih luas.
Menurut tren hasil SDKI menunjukkan bahwa, persentase PUS yang tidak ingin punya anak dan ingin menunda kehamilannya tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau kelompok unmet need untuk Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, Gambar 4. Tren Unmet Need KB Hasil SDKI 2007 Provinsi Sulawesi Selatan

Mengapa pasangan usia subur tidak memakai kontrasepsi, hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, akses, kualitas pelayanan dan ketersediaan kontrasepsi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan suatu pendekatan KIE dan peningkatan pelayanan operasional. Selanjutnya perlu pendekatan, intervensi secara partispatoris dengan memanfaatkan seluruh jaringan yang ada di lini lapangan. Sehingga diperlukan penanganan unmet need yang lebih terfokus agar pemakaian kontrasepsi dapat meningkat.
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pemakaian kontrasepsi antara lain adalah :
•   Kualitas pelayanan yang baik memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerimaan dan kelangsungan pemakaian kontrasepsi
•   Rasa takut terhadap efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan kontrasepsi akan menyebabkan penolakan terhadap pemakaian kontrasepsi
•   Keterbatasan distribusi alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
•   Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai macam kontrasepsi dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing
•   Akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi

Kebijakan program KB dalam mengendalikan tingkat kelahiran yaitu peningkatan KIE bagi PUS tentang Kesehatan Reproduksi (KR); melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alkon; peningkatan kualitas alkon dan peningkatan pemakaian alkon efektif dan efisien harus terus diupayakan. Disamping itu memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi tidak boleh terlupakan.
Untuk itu alternative kebijakan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tingginya unmet need KB di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
-   Memperkuat KIE dan advokasi
KIE dan Advokasi adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan berbagai kontrasepsi serta hasil yang diharapkan dari program KB yang pelaksanaanya diperlukan koordinasi lintas sector yang terkait.
-   Refreshing/pelatihan bagi petugas penyuluh lapangan
Refreshing/pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali metode-metode dan pengetahuan antara lain bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada PUS tentang pentingnya revitalisasi program KB.
-   Rekrutmen penyuluh lapangan
Di Era otonomi sekarang banyak penyuluh lapangan yang punya potensi untuk beralih ke jenjang struktural. Olehnya itu dalam perekrutan penyuluh lapangan diperlukan kebijakan dalam bentuk aturan yang mengikat pada setiap penyuluh lapangan .
-   Mengaktifkan kembali kader-kader KB yang ada dilapangan
Langkah yang dilakukan adalah mengatur kembali mekanisme kerja kader-kader KB di lapangan dengan memberikan insentif yang memadai.
-   Melibatkan Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pengelolaan program
Kondisi saat ini khususnya di daerah/ di desa tokoh agama,masyarakat dan tokoh adat peranannya sudah semakin berkurang terkorelasi dengan semakin berkurangnya juga peranan tenaga penyuluh di desa. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dalam pelibatan tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat untuk mendukung revitalisasi program KB ke depan.
-   Penyediaan sarana yang memadai
Diperlukan informasi yang jelas bagi tenaga penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program KB. Informasi tersebut dapat berbentuk buku pedoman pelaksanaan tugas.
-   Penyediaan dana operasional lapangan yang memadai
Alokasi dana untuk program-program pemerintah daerah yang bersifat rutin (tunjangan perbaikan) yang tidak terlalu penting perlu dikurangi dan lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan operasional lapangan.
-   Pembinaan dan pengawasan secara berjenjang
Untuk menghindari terjadinya ketimpangan pelaksanaan revitalisasi program KB di daerah (kabupaten/Kota) mulai dari hulu sampai ke hilir, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berjenjang.

Referensi:
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2007), BPS, BKKBN, Departemen Kesehatan, Macro Internasional Calverton, Maryland USA.

Penyakit HIV/AIDS, Kemunculannya seperti Fenomena Gunung Es

sudarianto — Sat, 14 Aug 2010 22:00:52 +0000

Penyakit HIV/AIDS yang merupakan new emerging diseases, dan merupakan pandemi pada semua kawasan, penyakit ini telah sejak lama menyita perhatian berbagai kalangan, tidak hanya terkait dengan domain kesehatan saja. Sering kali HIV/AIDS tertulis dan disebut sebagai satu istilah. Akan tetapi HIV dan AIDS mempunyai arti yang berbeda. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS. Jika anda terinfeksi HIV, anda akan dipanggil HIV positif. Ini berarti virus HIV telah masuk ke dalam aliran darah anda. Sampai saat ini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV/AIDS dan virus itu akan tetap berada dalam tubuh anda.

AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS jarang sekali terdiri dari satu penyakit saja tetapi terdiri dari sebuah kumpulan atau kombinasi berbagai macam penyakit yang muncul karena tubuhnya tidak dapat melawan penyakit lagi seperti dulu. Pada saat darah terinfeksi virus HIV maka sistem kekebalan tubuh diserang dan dirusak dengan perlahan-lahan sehingga sistem kekebalan tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit biasa lagi. Setelah melewati waktu tertentu (biasanya bertahun-tahun), sistem kekebalan tubuh kita akan melemah. Hanya seorang HIV positif yang didiagnosa dengan satu atau lebih penyakit dapat dikatakan menderita AIDS.

Virus HIV dapat ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui aliran darah. AIDS itu merupakan sebuah penyakit yang muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh selama beberapa tahun. Anda tidak dapat “terkena” atau “memberikan” AIDS kepada orang lain, tetapi anda dapat menularkan HIV. Apabila anda dipanggil HIV positif ini berarti anda telah terinfeksi oleh virus HIV. Ini bukan berarti anda sakit AIDS. Banyak obat-obatan yang tersedia sekarang
tidak dapat menyembuhkan HIV tetapi dapat mencegah berkembang AIDS.

SURVEY DAN DATA SEKTORAL

Kasus penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini, di Indonesia senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Angka yang dirilis oleh Ditjen PP&PL Depkes menyebutkan bahwa hingga Desember 2007, pengidap HIV positif berjumlah 6.066 orang dengan penderita AIDS sebanyak 11.141 orang. Selama 1 dasawarsa terakhir (1997-2007) peningkatan kasus AIDS terjadi lebih 40 kali.
Saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan tingkat epidemi yang terkonsentrasi (concentrated level epidemic), yaitu adanya prevalensi lebih dari 5% pada sub populasi tertentu misalnya pada kelompok penjaja seks dan pada para penyalahguna NAPZA. Tingkat epidemi ini menunjukkan tingkat perilaku beresiko yang cukup aktif menularkan di dalam suatu sub populasi tertentu. Selanjutnya perjalanan epidemi akan ditentukan oleh jumlah dan sifat hubungan antara kelompok beresiko tinggi dengan populasi umum.
Penyakit yang kemunculannya seperti fenomena gunung es (iceberg phenomena), yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah penderita yang sebenarnya, ini sudah menyebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa jumlah pengidap infeksi HIV/AIDS yang sebenarnya di Indonesia masih sangat sulit diukur dan belum diketahui secara pasti. Diperkirakan jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada akhir tahun 2003 mencapai 90.000–130.000 orang. Sementara jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak 4.091 kasus, yang terdiri dari 2.720 kasus infeksi HIV dan 1.371 kasus AIDS, dan 479 kasus diantaranya telah meninggal dunia. Cara penularan HIV/AIDS yang menonjol adalah melalui hubungan seks (heteroseksual) yakni sebesar 50,62% dan penyalah-gunaan NAPZA melalui suntik (IDU = Intravena Drug Use) yakni sebesar 26,26%, serta melalui hubungan homoseksual, yaitu sebesar 9,34%.
Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa terdapat 61% wanita pernah kawin dan 71% pria kawin pernah mendengar tentang AIDS. Angka ini serupa dengan yang tercatat di SDKI 2002-2003 (59% pada wanita dan 73% pada pria). Wanita dengan umur 20-39 tahun, wanita berstatus kawin, wanita yang tinggal di perkotaan dan wanita berpendidikan lebih tinggi lebih banyak mendengar tentang AIDS dibanding wanita lainnya. Tingkat pengetahuan pada pria kawin mengikuti pola yang sama seperti pada wanita, dengan tingkat pengetahuan lebih tinggi pada pria perkotaan dan pria berpendidikan lebih tinggi. Meskipun banyak wanita dan pria Indonesia mempunyai pengetahuan dasar tentang AIDS, namun tingkat pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terinfeksi pada umumnya rendah.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya 42% wanita dan 52% pria mengetahui bahwa membatasi seks hanya dengan satu partner yang tidak terinfeksi sebagai cara mengurangi risiko penularan, 37% wanita dan 43% setuju bahwa tidak berhubungan seks akan mengurangi kemungkinan terinfeksi dan 35% wanita dan 49% pria mengatakan penggunaan kondom secara teratur akan mengurangi kemungkinan terinfeksi. Selanjutnya, pengetahuan tentang Konseling Sukarela (Voluntary Counseling and Testing/VCT) menunjukkan hanya 8% wanita pernah kawin dilaporkan pernah mendengar tentang adanya konseling sukarela. Pengetahuan wanita umur 15-19 tahun sangat rendah tentang konseling sukarela yakni sebesar 3%, sedangkan wanita umur 20-39 tahun, wanita perkotaan, dan wanita lulus SMP, lebih banyak mendengar tentang konseling sukarela. Pengetahuan tentang konseling sukarela lebih rendah pada wanita yang mempunyai anak lebih banyak, wanita tanpa anak adalah yang paling banyak mendengar tentang konseling sukarela dibanding wanita dengan anak lainnya. Sementara itu, hanya 7% pria kawin melaporkan pernah mendengar tentang VCT. Pria berumur 30-34 tahun, tinggal di perkotaan, dan berpendidikan tamat SLTP ke atas sepertinya lebih banyak yang pernah mendengar tentang VCT daripada wanita. Pengetahuan tentang VCT menurun seiring dengan banyaknya jumlah anak; pria tanpa anak lebih banyak mengetahui VCT dibandingkan pria yang memiliki anak. Persentase wanita pernah kawin dan pria kawin yang mengetahui tempat pelayanan VCT dari rumah sakit pemerintah cukup tinggi, lebih dari 60%.
Untuk di Sulawesi Selatan, kegiatan utama pemberantasan penyakit kelamin dan HIV/AIDS adalah sero survei terhadap kelompok resiko tinggi dan rendah yang disertai dengan penyuluhan langsung kepada kelompok sasaran tersebut.
Hasil pemeriksaan sampel tersebut ditemukan STS positif sebanyak 51 sampel dan HIV positif 18 sampel sehingga jumlah kasus HIV positif hingga tahun 2003 sebanyak 62 orang, penderita AIDS hingga Desember 2003 sebanyak 4 orang. Sedangkan sampai dengan Desember 2004, kegiatan Sero Survei telah dilaksanakan di seluruh kab./kota se Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan sampel tersebut ditemukan positif HIV sebanyak 84 sampel. Secara kumulatif jumlah pengidap HIV dan penderita AIDS hingga Desember 2005 sebanyak 398 kasus HIV+ dan 148 kasus AIDS. Sementara situasi pengidap HIV dan penderita AIDS sampai dengan bulan Desember 2006 tercatat 279 penderita AIDS dan 915 pengidap HIV. Berdasarkan hasil sero survei ditemukan pengidap HIV 151 orang (7,57%) dan Sifilis 85 orang (4,26%) dari total sampel (1.995 orang) yang terdiri dari ABK, Napi, PSK, Pramupijat, Pramuria, Sopir dan pengunjung. Jumlah terbanyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki dengan kelompok umur 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Pada tahun 2007 jumlah penderita HIV meningkat sebanyak 1.065, sementara penderita AIDS menurun menjadi 68 orang.
Menurut laporan tahunan Bidang Pencegahan Penayakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Prov. Sulawesi Selatan tahun 2008, kasus HIV-AIDS di Sulsel menunjukkan kasus laki-laki cenderung lebih banyak di banding perempuan.

Menurut data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, tercatat penderita HIV/AIDS sebanyak 554 kasus, namun laporan tahunan Bidang P2PL Dinkes Prov. Sulawesi Selatan tahun 2009, kasus HIV (410 kasus) dan AIDS (118 kasus). Jika dilihat dari tahun 2006-2009, kasus HIV/AIDS menunjukkan grafik naik turun.

REKOMENDASI

Perlu ada Perda HIV/AIDS

Perda itu memuat tentang sosialisasi, keikutsertaan berbagai pihak dalam pencegahan

Perlu ada kurikulum HIV/AIDS di sekolah

Perlu ada kesepakatan pemuka agama untuk menyisipkan pesan bahaya HIV/AIDS dalam ceramahnya.

REFERENSI
BPS, BKKBN, Kemenkes, Macro international. 2007. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sulsel masih butuh 1.927 tenaga perawat dan 5.497 tenaga bidan

sudarianto — Sat, 14 Aug 2010 21:53:43 +0000

Rasio tenaga keperawatan di Sulsel hingga tahun 2009 sebesar 94,36 per 100.000 penduduk. Namun bila dirinci menurut jenisnya maka di Sulsel, pada tahun yang sama tercatat jumlah perawat sebanyak 7.859 orang dengan jumlah lulusan terbanyak berasal dari D-3 keperawatan (58,27%) dan SPK sebesar 29,21%. Proporsi tenaga perawat 61,12% dari seluruh tenaga kesehatan. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk maka Sulsel belum mencapai target atau masih butuh sekitar 1.927 tenaga perawat.
Sedangkan jumlah tenaga bidan sebanyak 2.829 orang atau dengan proporsi sebesar 16,17% dari seluruh tenaga kesehatan, sementara rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 33,96 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010, Sulsel masih sangat membutuhkan tenaga bidan karena target hingga 2010 adalah 100 per 100.000 penduduk khususnya dalam memenuhi pos kesehatan desa atau Sulsel masih butuh kira-kira 5.497 tenaga bidan.

Jumlah Puskesmas di Sulsel per Juni 2010 tercatat 412 unit

sudarianto — Fri, 23 Jul 2010 22:37:35 +0000

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat.
Pada tahun 2008, jumlah Puskesmas seluruh Indonesia sebanyak 8.854 unit. Dengan rincian jumlah puskesmas perawatan 2.348 unit dan puskesmas non perawatan sebanayk 6.110 unit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2004-2008, meningkat menjadi 8.854 unit pada tahun 2008. Namun pada periode tahun itu, rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2004 sebesar 3.48, pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,74 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa pada periode tahun itu setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 3 – 4 unit puskesmas.Klik judul untuk membaca selanjutnya.

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2006, jumlah puskesmas di Sulsel tercatat sebanyak 355 unit dengan 1.073 puskesmas pembantu. Adapun rasio puskesmas per 100.000 penduduk tetap sebesar 4,74 sedangkan rasio Pustu terhadap puskesmas yakni 3:1. Pada tahun 2007, jumlah puskesmas meningkat menjadi 380 unit, puskesmas pembantu sebanyak 1.073 unit. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 4,95 sedangkan rasio Pustu terhadap puskesmas pada tahun 2007 yaitu 4 : 1. Dan tahun 2008 jumlah puskesmas meningkat menjadi 395 unit dengan 1.009 puskesmas pembantu. Adapun rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 5,01 sedangkan rasio pustu terhadap puskesmas yakni 3,9.

Sedangkan pada tahun 2009, jumlah puskesmas meningkat menjadi 401 unit dengan 1.210 puskesmas pembantu. Adapun rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 4,81 sedangkan rasio pustu terhadap puskesmas yakni 3,02. Gambaran rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut kabupaten/kota dan gambaran jumlah puskesmas di Sulsel selama tahun 2002 – 2009 dapat dilihat pada pada gambar berikut.
Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 20.000 penduduk, maka jumlah puskesmas per 20.000 penduduk pada tahun 2009 di Sulawesi Selatan rata-rata adalah 0,96 unit. Jika standar tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulsel tahun 2009, maka Sulsel masih butuh puskesmas sekitar 15 unit.
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, beberapa puskesmas telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas dengan tempat perawatan. Puskesmas perawatan ini terutama yang berlokasi jauh dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta diwilayah atau pulau-pulau yang terpencil. Hingga tahun 2009 jumlah puskesmas perawatan telah menjadi 216 unit dan non perawatan sebanyak 185 unit.

Hingga bulan Juni 2010, tercatat sebanyak 412 unit Puskesmas.

KLB Penyakit di Sulsel pada Bulan Juni 2010

sudarianto — Fri, 23 Jul 2010 22:31:21 +0000



by Lasudar Jumlah Kecamatan yang terkena KLB pada bulan Juni sebanyak 8 di 8 Kab./ Kota di Sulsel. Dari kejadian tersebut dilaporkan sebanyak 30 penderita, yaitu 4 AFP, 23 keracunan makanan, 1 rabies, 1 tetanus toxoid, dan 1 demam berdarah. Dua diantara penderita tersebut meninggal dunia, karena rabies dan tetanus toxoid. Jika dilihat KLB penyakit berdasarkan Kab./Kota, ada 4 Kab./Kota dilaporkan terjadi kasus AFP, yaitu Takalar, Sinjai, Jeneponto dan Luwu Utara masing-masing satu penderita. Sedangkan 23 kasus keracunan makanan terjadi di Kota Makassar, 1 kasus rabies di Kab. Luwu, 1 kasus TT di Kab. Bone dan kasus demam berdarah di Kab. Tator. Sebanyak 56,6% kasus terjadi pada perempuan dan 43,3% pada laki-laki. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan : a. Pelacakan dan penanggulangan KLB b. Pemberian pengobatan terhadap penderita c. Penyelidikan epidemiologi sekitar lingkungan rumah penderita d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang PHBS dan penanggulangannya e. Pengambilan dan pengiriman specimen ke BLK Surabaya untuk AFP f. Pengambilan dan pemeriksaa specimen ke BLK Makassar.

Status Gizi Balita di Sulsel

sudarianto — Thu, 08 Jul 2010 14:12:37 +0000

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi pada Balita adalah dengan anthropometri yang diukur melalui indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Kategori yang digunakan adalah: gizi lebih (z-score>+2 SD); gizi baik (z-score-2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score<-2 SD sampai -3 SD) dan gizi buruk (z-score<-3 SD).
Sejak tahun 1992 untuk mengukur keadaan gizi anak balita digunakan standar WHO-NCHS untuk index berat badan menurut umur. Namun dari beberapa studi/survei yang melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan (BB/TB), pada umumnya, pengukuran BB/TB menunjukkan keadaan gizi kurang yang lebih jelas, dan sensitif/peka dibandingkan prevalensi berdasarkan pengukuran berat badan menurut umur seperti hasil dari pengukuran prevalensi gizi kurang menurut BB/TB (wasting) sesudah tahun 1992 berkisar antara 10 – 14 %.

Masalah gizi kurang pada anak balita dikaji kecenderungannya menurut Susenas dan survei atau pemantauan lainnya. Secara nasional, menurut Susenas tahun 1989, prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita adalah 37,5 % menurun menjadi 24,7 % tahun 2000, yang berarti mengalami penurunan sekitar 34 %.
Dari hasil Susenas 2001 di Indonesia, persentase Balita yang bergizi baik adalah sebesar 64,14%, yang bergizi sedang 21,51% dan sisanya 9,35% adalah Balita bergizi kurang/ buruk atau yang dikenal dengan istilah Kurang Kalori Protein (KKP). Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, persentase balita perempuan bergizi baik relatif lebih tinggi daripada balita laki-laki, demikian pula gizi kurang/buruk lebih tinggi pada balita laki-laki dibandingkan balita perempuan.
Di Sulawesi Selatan, untuk menanggulangi masalah gizi atau untuk memperoleh gambaran perubahan tingkat konsumsi gizi di tingkat rumah tangga dan status gizi masyarakat dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dan Pemantauan Status Gizi (PSG) di seluruh kabupaten/kota. Hasil Pemantauan Status Gizi yang dilaksanakan pada tahun 2001 menggambarkan 84,7 % anak yang berstatus gizi baik, 11,3 % anak yang berstatus gizi kurang, 1,0 % anak yang berstatus gizi buruk dan 3,1 % anak yang berstatus gizi lebih. Sedangkan untuk tahun 2004, menurut laporan yang diterima oleh Subdin Bina Kesehatan Keluarga dan KB Dinkes Prov. Sulsel tercatat bahwa jumlah KEP sebesar 13,48% (PSG, 2004). Menurut hasil Survey Gizi Mikro Tahun 2006 balita gizi buruk tercatat sebesar 9%, sedangkan KEP total sebesar 28,5%.
Secara umum prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan menurut hasil Riskesdas adalah 5,1% dan gizi buruk 12,5% dari 23 kab./kota terdapat delapan kab./kota yang diatas angka provinsi dan Sulawesi Selatan sudah mencapai target pencapaian program perbaikan gizi pada RPJM 2015 sebesar 20%
Pada kasus gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dengan adanya gejala klinis terbagi atas 3 jenis, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan gabungan marasmik-kwashiorkor. Jumlah kasus gizi buruk berdasarkan ke tiga jenis tersebut di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 95 kasus, empat kabupaten/kota dengan kasus terbanyak antara lain Bone (16 kasus), Pinrang (15 kasus), Wajo (11 kasus), dan Jeneponto sebanyak (8 kasus).
Kasus gizi buruk yang sebanyak 95 itu terdiri dari marasmus (48 kasus), kwashiorkor (25 kasus), dan marasmik- kwashiorkor (22 kasus). Marasmus adalah gizi buruk yang disertai tanda-tanda seperti badan sangat kurus (kulit membungkus tulang), wajah seperti orang tua (pipi kempot, mata terlihat cekung), cengeng dan rewel, iga gambang, perut cekung, tulang belakang terlihat menonjol, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada dan sering disertai penyakit infeksi serta diare. Kasus gizi buruk jenis marasmus di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 48 kasus, empat kabupaten/kota terbanyak antara lain Pinrang 12 kasus, Bone 11 kasus, Luwu Timur 7 kasus dan Jeneponto sebanyak 6 kasus. Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda klinis seperti edema di seluruh tubuh, rambut tipis, wajah membulat dan sembab. Kasus gizi buruk jenis kwashiorkor ditemukan terbanyak pada Kab. Wajo (5 kasus), Soppeng, Pinrang, Selayar, Bulukumba dan Bantaeng masing-masing (3 kasus).
Sedangkan gizi buruk jenis marasmik- kwashiorkor (M+K) adalah gizi buruk dengan gambaran klinis yang merupakan campuran dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus dengan BB/U <60% baku median WHO-NCHS disertai edema yang tidak mencolok. Kasus M+K di Sulsel pada tahun 2008 terbanyak di Kab. Enrekang (7 kasus), Pangkep (6 kasus), dan Bone (5 kasus).
CFR gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,1%, artinya setiap 100 kasus gizi buruk meninggal 1 orang. Kematian dengan kasus gizi buruk dapat dilihat pada peta dengan tanda titik, satu mewakili 3 kematian.
Situasi gizi buruk di Sulsel pada tahun 2009 berdasarkan profil kesehatan Kab./Kota tercatat sebanyak 2.825 orang (24,92% yang mendapat perawatan).

Kasus Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah di Sulsel, 1,36% dari Jumlah Bayi Lahir

sudarianto — Sat, 03 Jul 2010 00:26:53 +0000

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena Intra Uterine Growth Retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang, banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.
Di Sulawesi Selatan pada tahun 2007, tercatat bahwa jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah sebanyak 2.416 (1,56% dari total bayi lahir) dan yang tertangani sebanyak 2.451 orang (100%), dengan kasus tertinggi terjadi di Kab. Sidrap (584 kasus) dan Kota Makassar (295 kasus) dan yang terendah di Kota Palopo (8 kasus).
Pada tahun 2008 jumlah bayi dengan BBLR mengalami penurunan menjadi 1.998 (1,36 % dari total jumlah bayi lahir) dan yang ditangani sebanyak 1.670 (83,58 %), sementara kasus tertinggi di Kota Makassar (251) kasus, menyusul Kab.Sidrap (172) kasus, Kota Pare-Pare (158) kasus dan Kab.Pangkep (147) kasus dan terendah di Kab.Jeneponto sebanyak 22 kasus.
Sedangkan untuk tahun 2009 jumlah bayi dengan BBLR mengalami peningkata menjadi 2.040 (1,36 % dari total jumlah bayi lahir) dan yang ditangani sebanyak 2.025 (99,26%), sementara kasus tertinggi di Kota Makassar (251) kasus, menyusul Kab.Sidrap (172) kasus, Kota Pare-Pare (158) kasus dan kasus terendah di Kab. Barru.

Angka kesakitan diare tertinggi di Sulsel (36,87-55,13 per 1000 penduduk)

sudarianto — Fri, 25 Jun 2010 15:24:38 +0000

Kabupaten/kota dengan angka kesakitan diare tertinggi (36,87-55,13 per 1000 penduduk) yaitu Kab. Takalar, Enrekang, Tanatoraja, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur (merah). Sedangkan terendah (1,16-19,40 per 1000 penduduk) yaitu Kab. Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Maros, Bone, Sidrap, dan Parepare (hijau).

Pada tahun 2002 jumlah penderita pada KLB diare tersebar pada 2 kabupaten/kota dengan 4 kecamatan dan 4 desa dengan jumlah penderita sebanyak 54 penderita tanpa kematian. Sedangkan tahun 2003, jumlah penderita pada KLB diare tersebar pada 13 kabupaten/kota dengan 21 kecamatan dan 27 desa dengan jumlah penderita sebanyak 1.156 penderita dengan 45 kematian. Dan untuk jumlah kejadian, penderita dan kematian akibat diare cenderung menurun pada tahun 2004. Adapun jumlah kejadian luar biasa diare periode Januari–Desember 2004 sebanyak 21 kejadian, dengan jumlah penderita sebanyak 1.145 orang dan jumlah kematian sebanyak 25 penderita (CFR=2,18%), tersebar pada 10 kabupaten, 15 kecamatan dan 24 desa. Untuk tahun 2005, jumlah kejadian luar biasa diare periode Januari – Desember sebanyak 8 kejadian, 8 kab./kota dengan jumlah penderita sebanyak 443 orang, dengan kematian sebanyak 9 orang (CFR=2,03%). Sementara di tahun 2006 tercatat jumlah KLB diare sebanyak 14 kejadian, dengan jumlah penderita 465 orang dan CFR sebesar 2,15%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan terjadinya penyakit diare adalah belum meningkatnya kualitas kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat pada umumnya dan khususnya hygiene perorangan, dan penggunaan sarana SAMIJAGA yang memenuhi syarat kesehatan belum membudaya pada masyarakat di pedesaan.
Sementara itu, jumlah kasus/penderita diare yang dapat dihimpun melalui laporan dari 23 kabupaten/kota selama tahun 2003 adalah sebesar 172.742 penderita (IR=2,070/00), meninggal 73 orang (CFR=0,04%). Kabupaten/Kota yang terlihat menunjukkan cakupan penemuan penderita tertinggi dalam tahun 2003 ini adalah Kota Palopo 146,74%, Kota Makassar 115,04%, Kab. Soppeng 112,63% dan Kab. Enrekang 111,67%. Untuk tahun 2004, kasus diare yang dilaporkan sebanyak 177.409 kasus (cakupan 68,70%) dengan kematian sebanyak 66 orang (CFR=0,04%). Jumlah kasus tertinggi pada kelompok umur > 5 tahun (91.379 kasus) kematian 29 orang dan kelompok umur 1 – 4 tahun (57.087 kasus) kematian 17 orang sedang jumlah kasus terendah pada kelompok umur < 1 tahun (28.946 kasus) kematian 20 orang. Kab./kota yang terlihat menunjukkan cakupan penemuan penderita tertinggi pada tahun 2004 masih tetap Kota Palopo (152,42%) dan Kota Makassar (128,62%). Sedangkan untuk kasus diare selama tahun 2005 tercatat sebanyak 188.168 kasus (72,87%) dengan kematian sebanyak 57 orang (CFR=0,03%). Jumlah kasus tertinggi pada kelompok umur > 5 tahun (100.347 kasus) dengan kematian 19 orang dan kelompok umur 1-4 tahun (60.794 kasus) kematian 13 orang sedang jumlah kasus terendah pada kelompok umur < 1 tahun (27.029 kasus) dengan kematian 25 orang.

Situasi pemberantasan penyakit diare pada tahun 2006 tercatat sebanyak 173.359 kasus dengan cakupan tertinggi di Kab. Enrekang (179,46%), Kota Palopo (154,50%), Kota Makassar (142,86%) dan Kab. Soppeng (109,10%). Bila dikelompokkan ke dalam kelompok umur maka jumlah kasus yang tertinggi berada pada kelompok umur > 5 tahun (92.241 orang) dengan kematian terbanyak pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 17 orang, pada tahun 2007 penyakit diare tercatat mengalami penurunan yaitu sebanyak 209.435 kasus dengan jumlah kasus tertinggi di Kab. Gowa (12.089 kasus). Bila di kelompokkan ke dalam kelompok umur maka jumlah kasus yang tertinggi berada pada kelompok umur < 5 tahun sebanyak 93.560 kasus.
Berdasarkan profil kesehatan kabupaten/ kota pada tahun 2008, kasus diare kembali mengalami penurunan yaitu 209.153 kasus, tertinggi masih di Kota Makassar (45.929 kasus) dan terendah di Kab.Enrekang (400 kasus).Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 226,961 kasus, tertinngi di Kota Makassar (45.014 kasus) dan terendah di Kab. Selayar.

Laporan Dinkes Kab./Kota : Kematian Ibu Maternal di Sulsel 78,84 per 100.000 KH

sudarianto — Sat, 12 Jun 2010 00:39:46 +0000

AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar bidan di desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR).
Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah Sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survey Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survey-survey sebelumnya.
Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten, digunakan data hasil SKRT. Menurut SKRT, AKI menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992, kemudian menurun lagi menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995. Pada SKRT 2001 tidak dilakukan survey mengenai AKI. Pada tahun 2002-2003, AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup diperoleh dari hasil SDKI, kemudian menjadi 248 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Hal ini menunjukkan AKI cenderung terus menurun. Tetapi bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010, yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka apabila penurunannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan target tersebut dimasa mendatang sulit tercapai.
Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sebanyak 133 orang atau 101,56 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang atau 78,84 per 100.000 KH. Kematian ibu maternal tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19%), kematian ibu bersalin (46%), dan kematian ibu nifas (35%).

Rumah sehat di Sulsel baru mencapai 61,48%

sudarianto — Sat, 12 Jun 2010 00:25:46 +0000

Rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Rumah tidak sekedar sebagai tempat untuk melepas lelah setelah bekerja seharian, namun didalamnya terkandung arti yang penting sebagai tempat untuk membangun kehidupan keluarga sehat dan sejahtera. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi didalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
Di Sulawesi Selatan, berdasarkan laporan Bidang P2&PL Dinkes Provinsi Sulsel tahun 2004 persentase rumah sehat meningkat menjadi 63,34%, pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 64,29%, tahun 2006 mencapai 64,69% dan untuk tahun 2007 turun menjadi 55,49%, tahun 2008 meningkat lagi sebesar 68,54 %, kemudian di tahun 2009 menurun lagi menjadi 61,48%. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010 (80%) maka hal ini berarti masih terpaut 18,52 % dari target. Dengan demikian masih terus dibutuhkan upaya-upaya yang mengarah kepada peningkatan pencapaian rumah sehat.
Bila dibandingkan dengan rata-rata pencapaian di provinsi, maka masih terdapat 41,66% kab./kota yang pencapaiannya di bawah rata-rata provinsi. Adapun pencapaian persentase rumah sehat untuk masing-masing kab./kota, yang tertinggi di Kabupaten Tatatoraja (94,99%), sedangkan yang terendah di Kab. Selayar (20,35%). Hal ini tergantung dengan jumlah rumah yang diperiksa

Survei Sentinel; Penyakit Tidak Menular (PTM) Berbasis Puskesmas Terbanyak [Hypertensi]

sudarianto — Thu, 27 May 2010 14:23:48 +0000

Berdasarkan survei sentinel, Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis Puskesmas terbanyak adalah Hypertensi, sedang Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis Rumah Sakit yaitu Kecelakaan.
Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis Puskesmas
Surveilans rutin penyakit tidak menular pada puskesmas sentinel di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, ditemukan sebanyak 99.862 kasus penyakit tidak menular, yang terdiri dari perempuan (50.862) kasus dan laki-laki (48.449) kasus. Jumlah kematian karena PTM sebanyak 666 orang (0,7%).

Lima penyakit urutan terbesar ditemukan pada puskesmas sentinel tahun 2008 antara lain hipertensi (57,48%), kecelakaan lalu lintas (16,77%), asma (13,23%), diabetes mellitus (7,95%), dan osteoporosis (1,20%). Tetapi 5 urutan penyebab kematian karena PTM yang ditemukan pada puskesmas sentinel antara lain hipertensi (63,66%), kecelakaan lalu lintas (14,86%), asma (9,91%), diabetes mellitus (9,76%), dan tumor genital (1,50%).

Sedangkan pada tahun 2009, ditemukan lima penyakit tidak menular urutan terbesar di Puskesmas antara lain hypertensi (49,56%), Kecelakaan (16,96%), Asma (14,21), Diabetes Mellitus (7,31%) dan Tumor (6,91%).
baca selanjutnya………..

Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis Rumah Sakit

Berdasarkan hasil surveilans PTM berbasis rumah sakit di Sulawesi Selatan pada tahun 2008, diperoleh informasi bahwa lima urutan PTM terbanyak ditemukan pada rumah sakit sentinel, yaitu kecelakaan lalu lintas (30,50%), hypertensi (17,63%), asma (7,53%), diabetes mellitus (6,65%), dan stroke (5,86%). Sedangkan lima urutan terbesar PTM penyebab kematian, yaitu hypertensi primer (22,07%), kecelakaan lalu lintas (16,61%), hypertensi sekunder (14,58%), stroke (6,66%), dan dibetes mellitus (6,28%).
Sedangkan pada tahun 2009, berdasarkan survei sentinel di rumah sakit ditemukan lima penyakit tidak menular urutan terbesar, antara lain kecelakaan (29,48%), hypertensi (20,87%), asma (7,43%), tindak kekerasan (5,67%), dan diabetes mellitus (4,99%).

Kasus Malaria di Sulsel, masih Tinggi di Selayar, Bulukumba, Pangkep dan Luwu Utara

sudarianto — Thu, 27 May 2010 14:20:55 +0000

Di Indonesia diperkirakan setiap tahunnya terdapat 15 juta penderita malaria dan 30.000 orang diantaranya meninggal dunia (Survei Kesehatan Rumah Tangga/SKRT, 1995). Penyakit Malaria menyebar cukup merata di seluruh kawasan Indonesia, namun paling banyak dijumpai di luar wilayah Jawa-Bali, bahkan di beberapa tempat dapat dikatakan sebagai daerah endemis malaria. Menurut hasil pemantauan program diperkirakan sebesar 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis Malaria. Perkembangan penyakit Malaria pada beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan di semua wilayah. Di Jawa-Bali kenaikan tersebut ditandai dengan meningkatnya API sedangkan di luar Jawa-Bali ditandai dengan peningkatan AMI.
Terjadinya peningkatan kasus diakibatkan antara lain adanya perubahan lingkungan seperti penambangan pasir yang memperluas genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk penular malaria, penebangan hutan bakau, mobilitas penduduk dari P. Jawa ke luar Jawa yang sebagian besar masih merupakan daerah endemis malaria dan obat malaria yang resisten yang semakin meluas.
Kegiatan penemuan penderita di Sulsel, sifatnya pasif dan dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan kesehatan (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit). Dari 24 kabupaten/kota yang melapor pada tahun 2002 ditemukan penderita Malaria Klinis sebanyak 16.128 penderita dengan sediaan darah yang diperiksa sebanyak 6.251 SD dan yang positif sebanyak 958 (SPR = 15,33 %).
Pada tahun 2009 jumlah penderita malaria klinis mengalami peningkatan menjadi 11.305 kasus dengan jumlah positif sebanyak 1.963 kasus (17,36%). Kasus tertinggi di Kab. Bulukumba, Selayar, Pangkep, dan Luwu Utara (merah) atau AMI sebesar 1,36 per 1000 penduduk. Jumlah penderita malaria yang dikonfirmasi laboratorium dengan hasil positif terbesar di Kab. Bulukumba, Luwu Utara, Enrekang dan Selayar (titik-titik) atau API sebesar 0,24 per 1000 penduduk, seperti pada peta di atas.

Situasi pada tahun 2003 tercatat bahwa penemuan penderita secara pasif (Malaria Klinis) dilaporkan dari 26 kabupaten/kota sebanyak 8.491 kasus Malaria Klinis, jumlah specimen yang diperiksa sebanyak 5.389 dan yang positif sebanyak 1.365 (63,47%). Untuk tahun 2004, jumlah penderita klinis malaria sebanyak 12.009 penderita (AMI = 1.433 per mil), angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,43% dibandingkan dengan tahun 2003.

Sementara untuk tahun 2005, data yang dihimpun melalui Subdin P2&PL Dinkes Prov. Sulsel tercatat 9.461 kasus Malaria Klinis, jumlah specimen yang diperiksa sebanyak 3.832 (40,50%) dan yang positif sebanyak 3,42%. Di tahun 2006, tercatat bahwa hasil kegiatan penemuan dan pengobatan penderita sebanyak 846 orang (21,75%) dari 4.031 sediaan darah yang diperiksa atau 57,76% dari jumlah klinis yang dilaporkan (6.979 kasus) dengan kasus tertinggi di Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, dan Kab. Soppeng. Untuk tahun 2007 jumlah penderita Malaria klinis sebanyak 13.029 penderita dengan jumlah yang positif sebanyak 1.927 orang (14,79 %) dengan kasus tertinggi di Kab.Selayar, Bulukumba, Enrekang dan Tator.
Pada tahun 2008 jumlah penderita malaria klinis mengalami penurunan menjadi 8.886 kasus dengan jumlah positif sebanyak 1.153 kasus (12,98 %). Kasus tertinggi di Kab. Selayar, Pangkep, Luwu Utara, Enrekang dan Tator atau AMI sebesar 1,14 per 1000 penduduk. Jumlah penderita malaria yang di konfirmasi laboratorium dengan hasil positif terbesar di Kab. Selayar, Enrekang, dan Luwu Utara atau API sebesar 0,15 per 1000 penduduk.
Sedangkan untuk tahun 2009 jumlah penderita malaria klinis mengalami peningkatan menjadi 11.305 kasus dengan jumlah positif sebanyak 1.963 kasus (17,36%). Kasus tertinggi di Kab. Bulukumba, Selayar, Pangkep, dan Luwu Utara (merah) atau AMI sebesar 1,36 per 1000 penduduk. Jumlah penderita malaria yang dikonfirmasi laboratorium dengan hasil positif terbesar di Kab. Bulukumba, Luwu Utara, Enrekang dan Selayar (titik-titik) atau API sebesar 0,24 per 1000 penduduk,.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kesakitan tersebut adalah pengendalian vektor di daerah endemis, pencegahan penyakit dengan memakai kelambu berinsektisida, sosialisasi obat malaria ACT, penemuan dan pengobatan penderita (active dan passive) serta pengamatan vektor penyakit.
Selain itu dilakukan juga Survei malariometrik yang merupakan survei malariometrik dasar. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat endemisitas penyakit malaria di suatu wilayah, berdasarkan indikasi ditemukannya pembesaran limpha atau kasus-kasus malaria yang berkunjung ke unit-unit pelayanan kesehatan yang berasal dari suatu wilayah tertentu dan evaluasi terhadap dampak pemberantasan vektor.

Situasi Penyakit Diare di Sulsel

sudarianto — Thu, 27 May 2010 14:10:47 +0000

Diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekwensi berak lebih dari biasanya. (3 kali atau lebih dalam 1 hari).
Penyakit diare sampai kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, walaupun secara umum angka kesakitan masih berfluktuasi, dan kematian diare yang dilaporkan oleh sarana pelayanan dan kader kesehatan mengalami penurunan namun penyakit diare ini masih sering menimbulkan KLB yang cukup banyak bahkan menimbulkan kematian.
Di Indonesia, hasil survei yang dilakukan oleh program, diperoleh angka kesakitan Diare untuk tahun 2000 sebesar 301 per 1.000 penduduk, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada tahun 1996 sebesar 280 per 1.000 penduduk. Sedangkan berdasarkan laporan kabupaten/ kota pada tahun 2008 diperoleh angka kesakitan diare sebesar 27,97 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan diare pada tahun 2009 sebesar 27,25 per 1000 penduduk. Jauh menurun jika dibandingkan 12 tahun sebelumnya.Pada peta di atas, Kabupaten/kota dengan angka kesakitan diare tertinggi pada tahun 2009 (36,87-55,13 per 1000 penduduk) yaitu Kab. Takalar, Enrekang, Tanatoraja, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur (merah). Sedangkan terendah (1,16-19,40 per 1000 penduduk) yaitu Kab. Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Maros, Bone, Sidrap, dan Parepare (hijau).
Berdasarkan profil kesehatan kabupaten/ kota pada tahun 2008, kasus diare kembali mengalami penurunan yaitu 209.153 kasus, tertinggi masih di Kota Makassar (45.929 kasus) dan terendah di Kab.Enrekang (400 kasus).Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 226,961 kasus, tertinngi di Kota Makassar (45.014 kasus) dan terendah di Kab. Selayar

HIV/AIDS dan Penyakit Menular Melalui Hubungan Seksual (PMS) di Sulsel

sudarianto — Thu, 27 May 2010 13:58:38 +0000

Penyakit HIV/AIDS yang merupakan new emerging diseases, dan merupakan pandemi pada semua kawasan, penyakit ini telah sejak lama menyita perhatian berbagai kalangan, tidak hanya terkait dengan domain kesehatan saja. Kasus penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini, di Indonesia senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Angka yang dirilis oleh Ditjen PP&PL Depkes menyebutkan bahwa hingga Desember 2007, pengidap HIV positif berjumlah 6.066 orang dengan penderita AIDS sebanyak 11.141 orang. Selama 1 dasawarsa terakhir (1997-2007) peningkatan kasus AIDS terjadi lebih 40 kali.
Saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan tingkat epidemi yang terkonsentrasi (concentrated level epidemic), yaitu adanya prevalensi lebih dari 5% pada sub populasi tertentu misalnya pada kelompok penjaja seks dan pada para penyalahguna NAPZA. Tingkat epidemi ini menunjukkan tingkat perilaku beresiko yang cukup aktif menularkan di dalam suatu sub populasi tertentu. Selanjutnya perjalanan epidemi akan ditentukan oleh jumlah dan sifat hubungan antara kelompok beresiko tinggi dengan populasi umum.
Penyakit yang kemunculannya seperti fenomena gunung es (iceberg phenomena), yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah penderita yang sebenarnya, ini sudah menyebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa jumlah pengidap infeksi HIV/AIDS yang sebenarnya di Indonesia masih sangat sulit diukur dan belum diketahui secara pasti. Diperkirakan jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada akhir tahun 2003 mencapai 90.000–130.000 orang. Sementara jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak 4.091 kasus, yang terdiri dari 2.720 kasus infeksi HIV dan 1.371 kasus AIDS, dan 479 kasus diantaranya telah meninggal dunia. Cara penularan HIV/AIDS yang menonjol adalah melalui hubungan seks (heteroseksual) yakni sebesar 50,62% dan penyalah-gunaan NAPZA melalui suntik (IDU = Intravena Drug Use) yakni sebesar 26,26%, serta melalui hubungan homoseksual, yaitu sebesar 9,34%.
Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa terdapat 61% wanita pernah kawin dan 71% pria kawin pernah mendengar tentang AIDS. Angka ini serupa dengan yang tercatat di SDKI 2002-2003 (59% pada wanita dan 73% pada pria). Wanita dengan umur 20-39 tahun, wanita berstatus kawin, wanita yang tinggal di perkotaan dan wanita berpendidikan lebih tinggi lebih banyak mendengar tentang AIDS dibanding wanita lainnya. Tingkat pengetahuan pada pria kawin mengikuti pola yang sama seperti pada wanita, dengan tingkat pengetahuan lebih tinggi pada pria perkotaan dan pria berpendidikan lebih tinggi. Meskipun banyak wanita dan pria Indonesia mempunyai pengetahuan dasar tentang AIDS, namun tingkat pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terinfeksi pada umumnya rendah.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya 42% wanita dan 52% pria mengetahui bahwa membatasi seks hanya dengan satu partner yang tidak terinfeksi sebagai cara mengurangi risiko penularan, 37% wanita dan 43% setuju bahwa tidak berhubungan seks akan mengurangi kemungkinan terinfeksi dan 35% wanita dan 49% pria mengatakan penggunaan kondom secara teratur akan mengurangi kemungkinan terinfeksi. Selanjutnya, pengetahuan tentang Konseling Sukarela (Voluntary Counseling and Testing/VCT) menunjukkan hanya 8% wanita pernah kawin dilaporkan pernah mendengar tentang adanya konseling sukarela. Pengetahuan wanita umur 15-19 tahun sangat rendah tentang konseling sukarela yakni sebesar 3%, sedangkan wanita umur 20-39 tahun, wanita perkotaan, dan wanita lulus SMP, lebih banyak mendengar tentang konseling sukarela. Pengetahuan tentang konseling sukarela lebih rendah pada wanita yang mempunyai anak lebih banyak, wanita tanpa anak adalah yang paling banyak mendengar tentang konseling sukarela dibanding wanita dengan anak lainnya. Sementara itu, hanya 7% pria kawin melaporkan pernah mendengar tentang VCT. Pria berumur 30-34 tahun, tinggal di perkotaan, dan berpendidikan tamat SLTP ke atas sepertinya lebih banyak yang pernah mendengar tentang VCT daripada wanita. Pengetahuan tentang VCT menurun seiring dengan banyaknya jumlah anak; pria tanpa anak lebih banyak mengetahui VCT dibandingkan pria yang memiliki anak. Persentase wanita pernah kawin dan pria kawin yang mengetahui tempat pelayanan VCT dari rumah sakit pemerintah cukup tinggi, lebih dari 60%.
Untuk di Sulawesi Selatan, kegiatan utama pemberantasan penyakit kelamin dan HIV/AIDS adalah sero survei terhadap kelompok resiko tinggi dan rendah yang disertai dengan penyuluhan langsung kepada kelompok sasaran tersebut.
Hasil pemeriksaan sampel tersebut ditemukan STS positif sebanyak 51 sampel dan HIV positif 18 sampel sehingga jumlah kasus HIV positif hingga tahun 2003 sebanyak 62 orang sedang penderita AIDS hingga Desember 2003 sebanyak 4 orang. Sedangkan sampai dengan Desember 2004, kegiatan Sero Survei telah dilaksanakan di seluruh kab./kota se Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan sampel tersebut ditemukan positif HIV sebanyak 84 sampel. Secara kumulatif jumlah pengidap HIV dan penderita AIDS hingga Desember 2005 sebanyak 398 kasus HIV+ dan 148 kasus AIDS. Sementara situasi pengidap HIV dan penderita AIDS sampai dengan bulan Desember 2006 tercatat 279 penderita AIDS dan 915 pengidap HIV. Berdasarkan hasil sero survei ditemukan pengidap HIV 151 orang (7,57%) dan Sifilis 85 orang (4,26%) dari total sampel (1.995 orang) yang terdiri dari ABK, Napi, PSK, Pramupijat, Pramuria, Sopir dan pengunjung. Jumlah terbanyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki dengan kelompok umur 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Pada tahun 2007 jumlah penderita HIV meningkat sebanyak 1.065, sementara penderita AIDS menurun menjadi 68 orang.
Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, tercatat penderita HIV/AIDS sebanyak 554 kasus, namun laporan tahunan Bidang P2PL Dinkes Prov. Sulawesi Selatan tahun 2009, kasus HIV (410 kasus) dan AIDS (118 kasus). Jika dilihat dari tahun 2006-2009, kasus HIV/AIDS menunjukkan grafik naik turun.
Hasil SDKI 2007 di Sulawesi Selatan terdapat 48% wanita dan 57,1% pria yang pernah mendengar tentang AIDS. Tingkat pengetahuan tentang cara mengurangi risiko terinfeksi pada umumnya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 32% wanita dan 42,7% pria mengetahui bahwa membatasi seks hanya dengan satu partner yang tidak terinfeksi sebagai cara mengurangi risiko penularan, 28,4% wanita dan 43,3% setuju bahwa tidak berhubungan seks akan mengurangi kemungkinan terinfeksi dan 27,5% wanita dan 40,5% pria mengatakan penggunaan kondom secara teratur akan mengurangi kemungkinan terinfeksi. Selanjutnya, pengetahuan tentang Konseling Sukarela (Voluntary Counseling and Testing/VCT) menunjukkan hanya 6% wanita pernah kawin dilaporkan pernah mendengar tentang adanya konseling sukarela. Persentase wanita pernah kawin yang mengetahui tempat pelayanan VCT dari rumah sakit pemerintah cukup tinggi yakni sebesar 78%.