Ketika Program Pelayanan Kesehatan Gratis Menjadi Solusi Kesinambungan Program Jamkesmas

Upaya Memadukan Sumber dana pemerintah dengan daerah untuk program pengentasan kemiskinan dalam pelayanan  kesehatan”

image166

Kebijakan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin sudah lama diterapkan di Indonesia. Pelayanan gratis bagi penduduk yang membawa surat miskin dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa dan pembagian kartu sehat, adalah contoh kebijakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dengan strategi “individual targeting”. Berbagai program Instruksi Presiden (Inpres), secara tidak langsung juga mempunyai aspek kebijakan membantu penduduk miskin, misalnya Inpres Obat dan Inpres Samijaga, merupakan contoh kebijakan dengan strategi “geographic targeting”.

Sebetulnya, kebijakan subsidi tarif pelayanan kesehatan pemerintah, juga merupakan program melayanani kesehatan penduduk miskin. Tarif Rp 500 – Rp 1.000 untuk rawat jalan Puskesmas dan Rp 2.000 – Rp 5.000 untuk rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum (RSU), membantu penduduk yang kemampuannya terbatas.Sejak 1998 muncul kebijakan lebih sistematis dan berskala nasional untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk miskin, yakni program Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK).

Pada tahun 2003, pemerintah menyediakan biaya untuk rujukan ke rumah sakit (RS) bagi penduduk miskin. Dana ini berasal dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang disebut dana Penanggulangan Dampak Pemotongan Subsidi Energi (PDPSE), kemudian diubah namanya menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dana PDPSE langsung diberikan kepada RSU. Baik JPSBK dan PDPSE adalah contoh “supply side approah” dalam memberikan subsidi bagi penduduk miskin.

 

Program teranyar pemerintah pusat  untuk melayani kebutuhan masyarakat miskin dan hampir miskin  akan kesehatannya digulirkan di tahun 2008 ini adalah Jamkesmas (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Anggaran untuk program Jamkesmas ditahun 2008 ini  disiapkan sebesar Rp 4,6 triliun untuk 76,4 juta masyarakat miskin dan hampir miskin.

 

Seluruh pendanaan program-program di atas bersumber dari pemerintah dan bersifat proyek, karena itu tidak ada jaminan kesinambungannya,  sementara itu sumber dana dari pemerintah daerah belum dipadukan untuk program pengentasan kemiskinan umumnya dan pembiayaan kesehatan khususnya sehingga sulit bagi penduduk miskin jika tidak lagi mendapat jaminan seperti yang pernah diperolehnya.

            Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui program unggulan Bapak gubernur  secara cermat menangkap kondisi ini dengan memunculkan ”Program Pelayanan Kesehatan Gratis”sebagai jawaban dari berbagai sinyalemen yang meragukan Sustanibilitas  program Jamkesmas karena didasari pogram-program yang sifatnya proyek dan bahwa program pelayanan kesehatan gratis ini merupakan perpaduan sumberdana pemerintah dengan daerah untuk program pengentasan kemiskinan pada umumnya dan pembiayaan kesehatan khususnya  yang  tidak pernah dilakukan dan itu merupakan kekurangan kita selama ini. Oleh karena itu tanpa suatu program berkelanjutan, akan sulit mengangkat penduduk miskin dari lingkaran kemiskinan termasuk di Sulawesi Selatan ini.

               

Ketika pemerintah pusat memunculkan program jamkesmas untuk masyarakat miskin di republik ini, seakan skenario Tuhan yang hinggap kepada hambanya yang di kehendaki. Pemerintah  Sulawesi Selatan melihatnya sebagai anugrah yang diwujudkan dalam pemaknaan  rasa syukur dengan membuat program pelayanan gratis agar program Jamkesmas semakin kokoh berakar dimasyarakat, hal ini dapat dilihat dari beberapa data sebagai berikut : Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2008 sebesar 7,5 juta jiwa, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, baik Askes, Jamsostek maupun Jamkesmas sebanyak 3,1 juta jiwa, sementara sisanya yakni sebanyak 4,4 juta jiwa, inilah yang kemudian ditanggung oleh pemerintah daerah melalui jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang merupakan wujud dari pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari Indikator Indonesia Sehat tentang Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam Prabayar  ditargetkan pemerintah Pusat sebesar 60 % di tahun 2008, dengan adanya program pelayanan gratis ini,  target tersebut justru telah terlewati yakni sebesar 67,77 % atau mengalami peningkatan sebesar 7,8 %. Data inilah kemudian semakin menguatkan bahwa pelayanan kesehatan gratis menunjang program Jamkesmas.

                                                                                                                                                        

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tentunya berharap agar  pembiayaan kesehatan pada masa desentralisasi ini dapat mewujudkan  komitmen daerah terhadap kesehatan, yang tercermin dalam APBDnya,  besaran alokasi anggaran mendekati nilai normative misalnya sesuai dengan standar WHO,  cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan prioritas,  penduduk miskin terlindungi,  biaya operasional dan pemeliharaan tercukupi,  besarnya biaya kesehatan dari APBD lebih besar dari APBN, dan biaya untuk program/pelayanan langsung tercukupi. Olehnya itu Pelayanan Kesehatan Gratis menjadi efisien, karena Pelayanan kesehatan  yang diberikan  itu dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan keuntungan sebagai berikut :

 

  • Lebih dekat dengan rakyat
  • Lebih responsif
  • Lebih sesuai  permintaan

 

Komitmen pemerintah  Sulawesi Selatan untuk mensukseskan pelayanan kesehatan gratis ini dapat dilihat dari besarnya anggaran yang di alokasikan, dimana pada tahun 2008 anggaran yang disiapkan untuk itu sebesar 81,8 Milyar. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk Kabupaten dan Kota sebesar 30,4 Milyar dengan asumsi 40 %  bersumber dari propinsi dan 70 % bersumber dari Kabupaten dan kota masing-masing, sementara itu besaran anggaran untuk Rumah sakit Provinsi, Rumah sakit regional dan Balai kesehatan mencapai angka  85,9 Milyar Rupiah.

 

        Dalam pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin,  ada dua pernyataan penting yang sebenarnya pemerintah propinsi Sulawesi selatan telah memilih secara tegas salah satu dari 2 penyataan tersebut. Pernyataan itu adalah apakah kita akan menggunakan pernyataan normatif, seperti ini :

 

“Pelayanan untuk orang miskin harus bermutu  tinggi dan  pasien miskin tersebut tidak perlu membayar’. atau ….

pernyataan positif yang ada adalah:

Pelayanan kesehatan di semua lembaga pelayanan milik  pemerintah akan bermutu rendah jika orang miskin tidak membayar dan tidak ada subsidi cukup dari pemerintah

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih penyataan yang normatif itu dan menepis kekurangan yang ada pada pernyataan positif tersebut…….EWAKO !

 

 

 

 

 

Satu Tanggapan

  1. terima kasih atas infomasinya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: