Perlukah Balai Data dan Informasi Kesehatan di Daerah ?

Sebagai dasar yang kuat untuk membentuk Balai data & informasi kesehatan di daerah adalah dengan adanya pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sesuai surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 267/Menkes/SK/III/2008. Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah. Dalam keputusan ini jugaditegaskan bahwa “Untuk tugas-tugas yang tidak dapat ditampung dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, seyogyanya dapat ditampung dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, seperti urusan data dan informasi, urusan promosi kesehatan dan lain lain”.

Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Balai Data dan Informasi di daerah;

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government (Depkominfo, 2003).

Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam segala hal juga terjadi di dunia pelayanan kesehatan. Hal ini semata-mata karena sektor pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas dalam masyarakat dan pemerintahan dalam suatu negara, bahkan lebih jauh lagi sistem yang lebih global. Perubahan-­perubahan di negara lain dalam berbagai sektor mempunyai dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Perkembangan sistem informasi kesehatan sangatlah cepat, tidak hanya karena perubahan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya, akan tetapi juga metode-metode pemanfaatan data untuk mengelolaan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan selalu mengalami perkembangan. Efisiensi dalam pengelolaan informasi kesehatan menjadi sangat penting karena menyangkut pengendalian biaya pelayanan kesehatan dan efisiensi waktu. Dalam hal ini, pemanfaatan data dalam pengelolaan kasus klinis untuk level individu maupun dalam tingkat kesehatan masyarakat menjadi mutlak diperlukan.

Dalam rangka pengendalian sistem kesehatan yang bertujuan untuk memantau dan menilai keberhasilan penyelenggaraan secara berjenjang dan berkelanjutan, digunakan tolok ukur atau indikator pembangunan kesehatan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sehubungan dengan hal ini maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan nasional dan kesehatan daerah yang terpadu dan mampu menghasilkan data/informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap, sehingga mampu menjadi bagian utama dari pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Departemen Kesehatan telah menetapkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai salah satu dari empat strategi utama dalam mendukung pencapaian masyarakat Indonesia yang sehat dan mandiri. Sebagai suatu strategi, SIK harus terintegrasi dengan subsistem lain dalam sistem kesehatan. Seiring dengan arah kebijakan desentralisasi kesehatan, penerapan sistem informasi kesehatan di tingkat daerah (kabupaten/kota) juga harus melekat dengan pengembangan sistem kesehatan daerah.

Seiring dengan perkembangan sistem informasi, kebutuhan data/informasi yang akurat makin meningkat, namun ternyata sistem informasi yang ada saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan saat sekarang ini, yaitu telah terindentifikasinya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan seperti datanya kurang tepat dan akurat, kurang sesuai dengan kebutuhan, pengiriman dari Puskesmas dan Rumah Sakit tidak tepat waktu, data yang dikumpulkan masih terlalu banyak sehingga memberi beban kepada para petugas. Selain itu juga kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana masih lemah, demikian juga pengolahan dan pemanfaatan data diberbagai tingkat administrasi belum optimal. Teridentifikasi pula bahwa belum adanya struktur organisasi yang menangani khusus sistem informasi kesehatan, sedangkan memiliki tupoksi yang harus mengkoordinasikan data dan informasi dari unit-unit kesehatan setingkat eselon II dan III seperti Dinas Kesehatan Kab/Kota, RSU Kab/ Kota, RSUP, UPTD Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Departemen Kesehatan yang berlokasi di daerah, unit-unit kesehatan milik TNI/POLRI dan swasta, serta sektor tekait lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dan mempertimbangkan pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 267/Menkes/SK/III/2008, maka perlu adanya suatu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di daerah yang menangani data dan informasi kesehatan. Unit atau institusi yang dimaksud adalah pembentukan Balai Data, Surveilans dan Informasi Kesehatan.

Analisis situasi yang mempengaruhi pembentukan Balai Data dan Informasi Kesehatan ;

A. KEKUATAN

1. Visi Indonesia Sehat 2010 dimana salah satu strateginya yaitu meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan, untuk itu sangat diperlukan keberadaan Balai Data, Surveilans dan Informasi Kesehatan sebagai suatu institusi yang akan memberikan dukungan dalam pencapaian visi tersebut.

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

3. Data dan informasi kesehatan Dinas Kesehatan di daerah saat ini telah difasilitasi oleh Pusdatin Depkes RI dengan fasilitas SIKNAS online yang menghubungkan Dinkes Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat.

B. KELEMAHAN

1. Data dan informasi kesehatan dari daerah masih sulit diperoleh, sering terlambat, dan belum akurat.

2. Data dan informasi kesehatan di daerah saat ini secara organisasi pada umumnya belum memiliki eselonisasi (rata-rata berada di bawah sub bag program).

3. Data dan informasi kesehatan saat ini belum menggambarkan data kesehatan secara keseluruhan, melainkan hanya menggambarkan data dan informasi puskesmas dan rumah sakit pemerintah, sedangkan unit pelaksana teknis kesehatan daerah dan pusat, unit kesehatan TNI/POLRI dan swasta belum tercakup.

4. Sistem pencatatan dan pelaporan yang ada saat ini belum terkoordinasikan dalam satu mekanisme kerjasama.

5. Dukungan pembiayaan belum memadai.

C. PELUANG

1. Kebijakan pembangunan kesehatan ke depan akan berdasarkan data/ fakta.

2. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi.

3. Sistem Informasi Kesehatan dapat memberikan dukungan informasi dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan.

4. Adanya dukungan inprastruktur dan pengembangan SDM dari Pusat Data dan Informasi Kesehatan Departemen Kesehatan RI tentang penyelenggaraan SIKNAS online.

5. Meningkatnya minat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif.

6. Adanya peran data dan informasi pada program pembangunan kesehatan terasa semakin diperlukan guna pengambilan keputusan disetiap program, tahapan dan jenjang administrasi.

7. Adanya komitmen pimpinan untuk melakukan perubahan.

D. TANTANGAN

1. Pengetahuan SDM kesehatan tentang Teknologi Informasi yang masih terbatas.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, tidak seiring dengan pengembangan SDM bidang kesehatan khususnya pada bidang teknologi informasi.

3. Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara institusi terkait dan Dinas Kesehatan.

Konsep pengembangan Balai Data dan Informasi Kesehatan ;

Untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui pelembagaan Balai Data, Surveilans dan Informasi Kesehatan menjadi UPTD Dinas Kesehatan didaerah, maka perlu ditetapkan :

  1. Visi & Misi

Misalnya :“Terwujudnya data dan informasi yang cepat, tepat (akurat), mudah diakses, murah dan mampu mendukung pengambilan keputusan”.

  1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukannya yaitu sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang data dan informasi kesehatan yang dikepalai oleh seorang kepala balai yang sehari-harinya bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Tugas Pokok

Melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan, bank data, surveilans serta pelayanan data dan informasi.

c. Fungsi

1) Penyusunan program dan pengembangan system informasi kesehatan.

2) Pengelolaan data dan informasi kesehatan.

3) Pengelolaan bank data antara unit kesehatan pemerintah, swasta dan unit terkait lainnya.

4) Pengelolaan SIKNAS online

5) Pelayanan dan penyediaan data dan informasi kesehatan.

6) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan.

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan sistem informasi kesehatan, surveilans serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi kesehatan

8) Melaporkan dan menanggulangi kejadian luar biasa penyakit secara cepat.

9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

d. Susunan Organisasi

Balai Data, Surveilans dan Informasi Kesehatan terdiri dari :

1) Kepala

2) Subbagian Tata Usaha

3) Seksi Surveilans

4) Seksi Data dan Informasi Kesehatan

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: