Terobosan Pendanaan Bagi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Sulsel

”Program  Kesehatan Gratis Sebagai Pilihan”

IMG0397ABerita salah satu surat kabar lokal di Makassar ada ungkapan menarik Menteri Kesehatan RI. Ibu Fadhilah Supari, menyentil Pemerintah Daerah Jawa Barat  , menyoroti anggaran kesehatan untuk daerahnya yang begitu kecil sementara saat kampanye pemilihan kepala daerah begitu bersemangat dalam menebar janji-janjinya untuk memperhatikan kesehatan rakyatnya dengan jargon pelayanan dan pengobatan gratis untuk Rakyat Jawa Barat. Bagaimana mungkin program tersebut dapat terwujud sementara alokasi dana dari pemerintah daerah untuk kesehatan sangat kecil,  kata Ibu Menteri.

Pembentukan Undang-Undang No 33/Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

 

Sebelum desentralisasi, alokasi anggaran kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan model negosiasi ke propinsi-propinsi. Ketika sifat Big-Bang kebijakan desentralisasi mengenai sektor kesehatan, tiba-tiba terjadi apa yang disebut sebagai alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis pada formula.

Formula ini ditetapkan berbasis pada potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal oleh sebuah daerah. Dalam formula ini pembagian alokasi anggaran tidak hanya ke propinsi saja tetapi sampai ke sekitar 400an lebih  kabupaten/kota di Indonesia. Sesuatu yang mengejutkan terjadi untuk sektor kesehatan karena, di dalam formula DAU komponen kesehatan secara implisit dianggap sudah masuk di dalamnya walaupun secara eksplisit tidak ada. Akibatnya secara praktis sektor kesehatan harus berjuang di tiap-tiap propinsi dan  kabupaten/kota untuk mendapatkan anggaran. Hal ini merupakan perkembangan baru untuk fungsi pemerintah daerah di sektor kesehatan, yaitu harus merencanakan dan menganggarkan program kesehatan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya.

Ada hal menarik dalam masalah peran pemerintah dalam alokasi anggaran kesehatan. Di luar DAU, masih banyak sumber anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan misalnya melalui dana Kompensasi BBM, Dana Alokasi Khusus, sampai Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Big-Bang desentralisasi telah merubah sistem alokasi dari pusat, ada yang langsung ke kabupaten/kota. Sementara itu tradisi alokasi anggaran di pusat belum mantap dalam menggunakan formula berbasis data. Terlihat bahwa fungsi pemerintah pusat belum mantap dalam alokasi anggaran.

Kultur negosiasi dalam alokasi anggaran masih kental, dan menjadi lebih rumit dengan semakin kuatnya pengaruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan kegiatan kesehatan pasca kebijakan desentralisasi.  Akibatnya berbagai ketidak-adilan, keanehan, dan ketidak-puasan muncul dalam alokasi anggaran.  Salahsatu ketidak adilan adalah ketika daerah-daerah yang miskin mendapat alokasi anggaran yang bobotnya sama dengan daerah kaya. Sebagai gambaran praktis, dalam alokasi dana kompensasi BBM, prinsip keadilan sosial perlu ditegakkan dengan menggunakan formula dimana kekuatan fiskal pemerintah daerah menjadi bobot penting. Bagi kabupaten kaya seperti di Bengkalis atau Kutai Kartanegara, diharapkan mampu untuk membiayai masyarakat miskin di daerahnya. Sementara itu bagi kabupaten miskin, peran pemerintah pusat diperlukan untuk menutup kekurangan.

          Komitmen Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu program unggulannya,  ” pelayanan kesehatan gratis”  boleh jadi menjadi ikon baru terobosan pendanaan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Republik ini. 2,3 trilyun dana siap diglontorkan untuk mensukseskan  program tersebut, pemerintah kabupaten dan Kota se propinsi sulawesi selatan siap bahu membahu mewujudkannya. Program Jamkesmas oleh pemerintah pusat dari data yang ada telah mencover 54 % rakyat miskin di Sulawesi Selatan dan 46 % lagi siap di Cover oleh Pelayanan Kesehatan Gratis.

” Kesehatan belum maksimal di Indonesia dan Sulawesi Selatan mau menjadi yang terkemuka di republik ini dalam hal pelayanan kesehatan terhadap Rakyatnya “

2 Tanggapan

  1. Belajar Dari Rintisan Dokter Che

    Sampai hari ini menurut saya Kuba masih menjadi referensi terbaik sistim kesehatan rakyat (pro-rakyat). Bahkan kini berbagai indikator kesehatan di Kuba melampaui Amerika Serikat.

    Barangkali artikel George Aditjondro untuk Kongres Nasional I Hukum Kesehatan di Jakarta, 27-29 Mei 2009 KESEHATAN, DEMOKRASI & HAK-HAK EKOSOSBUD: BELAJAR DARI RINTISAN DOKTER ”CHE” berguna untuk bahan diskusi

    Selengkapnya
    http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/sisi-lain-che-guevara-dokter-peletak.html

  2. TERIMAKASIH TAS INFORMASI DAN TULISANNYA, CUKUP BERMANFAAT BUAT BACAAN. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA DARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: